JAKARTA (ETODAYA) - PT Bank BRISyariah Tbk atau BRISyariah, menggelar Paparan Publik (Public Expose) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO), Kamis (4/4).

“Tujuan IPO ini guna memperoleh tambahan dana dari masyarakat yang akan digunakan perseroan dalam pengembangan bisnis, sekaligus memperkuat industri syariah di Tanah Air,” kata Direktur Utama BRISyariah Moch Hadi Santoso di Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Ia menambahkan, ini merupakan IPO pertama bagi bank syariah dengan status anak perusahaan bank BUMN.  BRISyariah adalah  anak perusahaan dari bank BUMN terbesar di Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Hadi mengungkapkan, BRISyariah segera melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Total saham yang ditawarkan BRISyariah kepada masyarakat dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya 2.623.350.600 lembar saham. Keseluruhannya merupakan saham baru. Total jumlah saham tersebut ekuivalen dengan 27 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor BRISyariah setelah IPO. Masa penawaran awal akan berlangsung dari 5 April hingga 20 April 2018.

Hadi menegaskan, IPO merupakan langkah strategis bagi BRISyariah untuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia.

“Untuk menuju visi BRISyariah menjadi bank ritel modern terbesar di Indonesia, maka kami segera mengakselerasi ekspansi perusahaan dimulai dengan penguatan modal inti perusahaan. IPO ini akan menempatkan BRISyariah menjadi bank kategori BUKU III sehingga akan memudahkan dalam pengembangan produk dan jaringan,” katanya.

Dalam aksi korporasi ini, BRISyariah telah menunjuk empat penjamin pelaksana emisi atau Joint Lead Underwriters.  Yaitu PT Bahana Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas dengan kesanggupan penuh atau full commitment berdasarkan hasil penawaran awal (bookbuilding).

Hadi menjelaskan, dana segar yang diperoleh melalui IPO, sekitar 80 persen akan digunakan oleh BRISyariah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan syariah. Selanjutnya, sekitar 12,5 persen untuk pengembangan sistem Teknologi Informasi, dan 7,5 persen  untuk pengembangan jaringan kantor cabang dari Sabang (Sumatera) sampai Merauke (Papua).