JAKARTA (ETODAY) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan penghentian sementara pekerjaan konstruksi konstruksi layang dan beban berat seluruh proyek infrastruktur di Indonesia hanya berlangsung dua pekan sejak Selasa (20/2).

"Maksimal dua pekan, jika memungkinkan lebih cepat lebih baik dan itu tak mempengaruhi target pembangunan infrastruktur," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarief Burhanuddin dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Kamis (22/2).

Hadir juga sebagai nara sumber dalam agenda itu Direktur Operasional II PT Waskita Karya Tbk, Nyoman Wirya Adnyana dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri.

Menurut Syarief yang juga Ketua Komite Keselamatan Kontruksi (KKK), proses verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen sejumlah proyek akan dilakukan setiap hari, termasuk pada hari libur Sabtu dan Minggu.

"Jika sudah memenuhi syarat, langsung bisa dirilis dan disetujui untuk diteruskan, seperti proyek Jembatan Holtekam Papua, sehari setelah dihentikan, sudah bisa diteruskan," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah bukanlah moratorium tetapi penghentian sementara terhadap pekerjaan konstruksi layang dan beban berat seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penghentian sementara, kata Syarief, dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite Keselamatan Konstruksi mulai dari desain, prosedur operasi standar (SOP), metode kerja, sumber daya manusia, peralatan termasuk memperketat pengawasan.

"Untuk pekerjaan konstruksi bukan layang seperti pengaspalan, "rigid pavement", pembersihan lapangan dan pembangunan infrastruktur lainnya terus dilanjutkan," katanya.

Syarief juga memastikan bahwa terdapat delapan kriteria pekerjaan konstruksi layang yang dihentikan sementara, yakni pekerjaan menggunakan balok/gelagar-I beton langsing, menggunakan sistem "hanging scaffolding", "balance cantilever precast"/in situ, "launcher beam/frame", pekerjaan dengan tonase besar, pekerjaan yang mempunyai rasio kapasitas angkat terhadap beban kurang dari lima, pekerjaan dengan faktor keamanan sistem bekisting kurang dari empat dan pekerjaan menggunakan sistem kabel.

Oleh karena itu, katanya, kepada para pemilik proyek yang dihentikan itu, diminta untuk aktif melaporkan apa saja yang sudah mereka lakukan untuk memenuhi kriteria dan selanjutnya akan dilakukan pengecekan ke lapangan.

"Kami memiliki 70 orang anggota KKK yang bertugas melakukan pengecekan ke lapangan. Evaluasi tidak dilakukan bersamaan tergantung pemilik proyek yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan keluarnya rekomendasi," katanya.