NUSADUA (ETODAY) - Revolusi digital atau reveolusi industri keempat (4.) memicu penyimpangan ekonomi. Munculnya penyimpangan ini membawa risiko hilangnya 50 juta peluang kerja.

Semua pihak harus siap menghadapi risiko tersebut, termasuk badan pengelola jaminan sosial nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan hal itu ketika membuka seminar internasional Expanding Social Security Coverage in The Disruptive Economy Era di Nusadua, Bali, Selasa (6/2).

Menurut Bambang, fenomena tersebut sudah terjadi di sejumlah sektor bisnis.

Belakangan ini memang sejumlah sektor sudah bersiap mengurangi pekerjanya, seperti pengelola tol yang mengurangi pekerja layanan pembayaran tol dengan layanan penggunaan kartu.

Di sektor perbankan juga bersiap untuk mengurangi pegawainya karena akan meningkatkan layanan secara online, begitu juga dengan layanan tiketing pesawat, kereta dan kapal yang akan menggunakan mesin anjungan mandiri.

Perusahaan konsultan riset McKinsey & Co di ujung tahun 2017 memprediksi sekitar 800 juta pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan hingga 2030 mendatang karena tergantikan robot dan teknologi otomasi.

Bambang mengatakan di sisi lain masih terbuka peluang kerja lain akibat digitalisasi bisnis dimana akan menciptakan masyarakat bisnis yang mandiri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital.

Presiden International Social Security Association Joachim Breuer mengatakan dunia sedang mengalami revolusi digital yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0. Dalam revolusi ini banyak aktivitas dilakukan secara digital, artificial intelligence, big data, penggunaan robotic, dan lainnya, lalu dikenal dengan fenomena disruptive (penyimpangan atau gangguan).

Breuer mengakui akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karenanya. Namun di sisi lain akan banyak pula peluangan kerja yang tercipta.

"Hanya saja hingga kini kita tidak tahu secara pasti berapa banyak yang kehilangaan pekerjaan dan berapa banyak tercipta peluang kerja baru," ujarnya.