JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia (Speaker of the House of Representatives), Milton Dick MP, di Parliament House, Canberra, Australia.

Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia–Australia, diplomasi parlemen, kerja sama pertahanan dan keamanan, perdagangan, pendidikan, serta tantangan demokrasi di era digital.

Dalam pertemuan tersebut, Ibas didampingi anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, yakni Hinca Pandjaitan, Bramantyo Suwondo, Iman Adinugraha, dan Zulfikar Suhardi.

Turut hadir Didik Mukrianto sebagai perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat serta Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Australia, Lintang Paramitasari, bersama jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka, mencerminkan hubungan persahabatan yang telah terbangun selama bertahun-tahun antara Indonesia dan Australia. Kedua pihak menekankan pentingnya menjaga kepercayaan, memperkuat komunikasi antarlembaga perwakilan rakyat, serta mengembangkan kerja sama konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara.

 Hubungan Indonesia–Australia: Dari Era SBY hingga Presiden Prabowo

Dalam pertemuan tersebut, Waka MPR RI menegaskan bahwa Australia bukan sekadar negara tetangga bagi Indonesia. Kedua negara memiliki hubungan panjang yang dibangun melalui persahabatan, pendidikan, pertukaran budaya, pengalaman bersama, dan hubungan antarmasyarakat.

Ibas mengingatkan bahwa perjalanan hubungan bilateral Indonesia–Australia telah melewati berbagai periode kepemimpinan, termasuk era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri John Howard, hingga saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anthony Albanese.

Perbedaan kepemimpinan dan dinamika politik tidak menghilangkan kebutuhan kedua negara untuk terus menjaga komunikasi dan memperkuat kemitraan strategis. Sebaliknya, hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang kerja sama di masa depan.

Pesan tersebut juga sejalan dengan pandangan Milton Dick yang menekankan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama hubungan Indonesia–Australia. Ia menyampaikan bahwa persahabatan kedua negara tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang menjabat sebagai presiden, perdana menteri, atau pimpinan parlemen, tetapi juga oleh hubungan dan kepercayaan yang terus dipelihara lintas generasi kepemimpinan.

“Hubungan yang kuat dibangun melalui kepercayaan selama bertahun-tahun. Pemerintah dapat berganti, tetapi hubungan persahabatan dan komitmen untuk saling memahami harus tetap terjaga,” demikian inti pesan yang mengemuka dalam dialog tersebut.

Bagi Edhie Baskoro, kesinambungan hubungan bilateral perlu diperkuat melalui diplomasi yang tidak hanya berjalan di tingkat pemerintah, tetapi juga melibatkan parlemen dan masyarakat.

Diplomasi Parlemen sebagai Jembatan Kedua

Wakil Ketua MPR RI menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam melengkapi diplomasi resmi pemerintah.

Menurut Ibas, hubungan antarpemerintah (government-to-government) perlu diperkuat dengan hubungan antarparlemen (parliament-to-parliament) dan hubungan antarmasyarakat (people-to-people). Ketiga jalur tersebut saling melengkapi dalam membangun kepercayaan dan memastikan kerja sama tetap berjalan di tengah perubahan politik.

“Parlemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, komunikasi antarlembaga legislatif harus terus dijaga,” menjadi pesan utama yang disampaikan dalam pertemuan.

Milton Dick menyambut pentingnya diplomasi parlemen dan menyampaikan bahwa hubungan antarlembaga legislatif memungkinkan kedua negara membicarakan berbagai tantangan secara terbuka, memahami perspektif masing-masing, serta mencari solusi bersama.

Ia juga mengenang kunjungan pertamanya ke Indonesia sebagai Ketua DPR Australia dalam rangka pertemuan P20 di Jakarta. Dalam suasana akrab, ia menceritakan pengalaman mengikuti tarian line dance pada jamuan resmi pertemuan tersebut. Kisah ringan itu memperlihatkan kedekatan personal yang dapat tumbuh melalui interaksi langsung dan pertukaran kunjungan antarlembaga.

Kedua pihak berharap komunikasi tersebut dapat terus berlanjut melalui kunjungan parlemen, dialog antarkomisi, serta pertukaran pengetahuan mengenai proses legislasi, pengawasan, dan penguatan kelembagaan demokrasi.

Ucapkan Selamat atas Kepemimpinan Milton Dick di IPU

Dalam pertemuan tersebut, Ibas Yudhoyono juga menaruh perhatian pada peran Milton Dick dalam kepemimpinan Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi global yang mempertemukan parlemen-parlemen nasional untuk memperkuat dialog, demokrasi, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan.

Milton Dick terpilih sebagai Presiden IPU ke-32 pada 9 Oktober 2026 dalam Sidang ke-153 IPU di Arusha, Tanzania. Ia menjadi orang Australia pertama sekaligus tokoh pertama dari kawasan Pasifik dalam sekitar 100 tahun terakhir yang memimpin organisasi tersebut.

Wakil Ketua MPR RI menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan tersebut dan berharap Milton Dick dapat membawa semangat dialog, kolaborasi, serta keterwakilan kawasan yang lebih kuat dalam agenda parlemen global.

Dukungan terhadap kepemimpinan IPU juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia–Australia dalam forum multilateral. Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama untuk mendorong penyelesaian persoalan global melalui dialog, kerja sama lintas negara, dan peran aktif lembaga perwakilan rakyat.

Dr. EBY berharap kepemimpinan Milton Dick dapat memperluas ruang kolaborasi antarparlemen, termasuk dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi, keamanan kawasan, penguatan demokrasi, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Ia juga berharap komunikasi antara parlemen Indonesia dan Australia dapat terus berkembang melalui IPU, sehingga hubungan kedua negara tidak hanya memberikan manfaat bilateral, tetapi turut berkontribusi bagi stabilitas dan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik.

Pertahanan dan Keamanan Kawasan Indo-Pasifik

Kerja sama pertahanan dan keamanan menjadi salah satu agenda strategis yang dibahas. Kedua pihak menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Waka MPR RI menekankan perlunya dukungan dan pengawasan legislatif sesuai kewenangan masing-masing terhadap kerja sama pertahanan Indonesia–Australia, termasuk perkembangan pengaturan kerja sama pertahanan kedua negara.

Dalam konteks tersebut, dialog mengenai Defence Cooperation Agreement (DCA) menjadi bagian dari pembahasan untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai kerja sama pertahanan dan kepentingan strategis kedua negara.

Milton Dick menegaskan pentingnya pertukaran pengalaman antara institusi pertahanan Indonesia dan Australia. Melalui latihan, kunjungan, serta interaksi antarinstitusi, kedua negara dapat saling belajar dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan keamanan regional.

Kerja sama tersebut perlu dijalankan dengan tetap menghormati kedaulatan, kepentingan nasional, dan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Perdagangan, Investasi, Mineral, dan Energi Hijau

Di bidang ekonomi, Edhie Baskoro mendorong penguatan kerja sama perdagangan dan investasi, termasuk optimalisasi implementasi Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI menekankan pentingnya membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha kedua negara untuk menjalin hubungan langsung melalui kerja sama antarbisnis (business-to-business atau B2B).

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pengolahan mineral, pengembangan energi hijau, pertanian, dan inovasi teknologi. Indonesia dan Australia dinilai memiliki peluang untuk memperluas kolaborasi di sektor-sektor tersebut melalui pertukaran pengetahuan, investasi, dan pengembangan rantai nilai yang saling menguntungkan.

Menurut Ibas, kerja sama ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya perdagangan, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah, pengembangan industri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan hubungan antara pelaku usaha kedua negara diharapkan dapat memperluas akses pasar, membuka peluang investasi baru, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pendidikan, Beasiswa, dan Peluang Generasi Muda

Pendidikan juga menjadi salah satu perhatian utama dalam dialog. Australia selama bertahun-tahun menjadi tujuan pendidikan bagi mahasiswa Indonesia, sekaligus ruang bagi berkembangnya hubungan akademik dan persahabatan antarmasyarakat.

Wakil Ketua MPR RI mendorong peningkatan kesempatan beasiswa, perluasan pertukaran mahasiswa, dan penguatan kerja sama ant perguruan tinggi. Ia juga menyoroti peluang untuk memperluas kehadiran dan kolaborasi kampus-kampus Australia di Indonesia melalui mekanisme yang sesuai dengan kebijakan kedua negara.

Selain pendidikan formal, pembahasan turut mencakup peluang peningkatan kuota program working holiday dan pengembangan kesempatan mobilitas generasi muda.

Lulusan Curtin University tersebut menilai bahwa hubungan pendidikan yang kuat dapat menjadi investasi jangka panjang bagi kedua negara. Para mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menjadi penghubung masyarakat Indonesia dan Australia melalui pengalaman, jejaring, dan persahabatan yang dibangun selama masa studi.

Milton Dick mengapresiasi pentingnya hubungan pendidikan tersebut. Ia menekankan bahwa mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia turut berperan sebagai duta masyarakat dan budaya Indonesia, sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat Australia terhadap Indonesia.

Perlindungan Anak, Media Sosial, dan Tata Kelola AI

Perkembangan media sosial dan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) turut menjadi perhatian dalam pertemuan. Ibas mengangkat kebijakan Australia mengenai pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai salah satu pengalaman yang relevan untuk dipelajari bersama.

Ia menilai bahwa perkembangan teknologi membawa peluang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam perlindungan anak, penyebaran informasi yang keliru, dan pembentukan opini publik.

Milton Dick menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan media sosial di Australia menempatkan tanggung jawab pada perusahaan platform digital untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Ia juga menguraikan pentingnya perlindungan anak dari konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Dalam pandangannya, tantangan AI tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan kualitas demokrasi. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang akurat agar dapat membentuk pendapat dan mengambil keputusan secara mandiri, tanpa manipulasi informasi.

Ia turut menyoroti dampak AI terhadap perekonomian, kehidupan sosial, lapangan kerja, serta kebutuhan energi dan air bagi pusat data. Menurutnya, setiap negara perlu mengembangkan kebijakan yang mampu memanfaatkan manfaat teknologi sekaligus mengelola risikonya.

Waka MPR RI memandang dialog tersebut relevan bagi Indonesia, yang memiliki populasi generasi muda besar dan sedang menghadapi transformasi digital. Pertukaran pengalaman Indonesia–Australia dapat membantu memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan yang melindungi masyarakat sekaligus membuka ruang inovasi.

Literasi Demokrasi dan Partisipasi Generasi Muda

Dalam sesi diskusi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo, mengangkat pertanyaan mengenai upaya mendorong partisipasi generasi muda yang konstruktif dalam demokrasi di tengah meningkatnya penggunaan media sosial dan tantangan misinformasi.

Ia menekankan bahwa generasi muda perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem pemerintahan, fungsi parlemen, proses pembentukan undang-undang, serta hak dan tanggung jawab warga negara.

Menanggapi hal tersebut, Milton Dick menjelaskan program pendidikan kewargaan yang ia dorong di Australia. Program tersebut berfokus pada pemahaman mengenai cara kerja institusi demokrasi, fungsi parlemen, proses pembentukan undang-undang, dan berbagai jalur partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Ia menceritakan pengalamannya mengunjungi sekolah-sekolah di berbagai wilayah Australia, termasuk daerah terpencil, untuk memberikan pendidikan kewargaan secara langsung kepada para siswa.

Menurut Milton Dick, pendidikan demokrasi perlu diberikan sejak dini agar generasi muda memahami bahwa demokrasi bukan sekadar pemilihan umum, melainkan juga partisipasi yang bermakna, penghormatan terhadap perbedaan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Ketua DPR Australia itu juga menyampaikan gagasan untuk memperluas praktik pendidikan kewargaan melalui jejaring parlemen internasional, sehingga anggota parlemen di berbagai negara dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi demokrasi.

Ibas menyambut pentingnya pertukaran pengalaman tersebut. Penguatan pendidikan kewargaan dinilai relevan bagi Indonesia dalam menyiapkan generasi muda yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan demokrasi.

Pemberantasan Kejahatan Siber dan Penipuan Digital

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, turut mengangkat persoalan kejahatan siber dan menanyakan pendekatan Australia dalam menangani kejahatan berbasis teknologi, termasuk peran lembaga penegak hukum.

Milton Dick menjelaskan bahwa Kepolisian Federal Australia (Australian Federal Police) menjalankan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisasi dan berbagai tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital.

Ia menyoroti meningkatnya tantangan penipuan keuangan, penyalahgunaan ruang siber, serta pemanfaatan teknologi oleh jaringan kejahatan terorganisasi. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat dan mengancam keamanan transaksi serta lembaga keuangan.

Selain itu, teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan narkotika, senjata, dan perdagangan orang.

Menurut Milton Dick, pelaku kejahatan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pertukaran pengalaman, penguatan kapasitas penegak hukum, dan kerja sama internasional menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanganan kejahatan siber.

Dialog tersebut membuka ruang bagi pengembangan pertukaran praktik terbaik antara Indonesia dan Australia, khususnya dalam melindungi masyarakat, meningkatkan keamanan transaksi keuangan, serta menghadapi kejahatan lintas negara.

Membangun Kemitraan yang Berkelanjutan

Pertemuan di Parliament House, Canberra, menegaskan bahwa hubungan Indonesia–Australia memiliki cakupan kerja sama yang luas, mulai dari pertahanan dan perdagangan hingga pendidikan, teknologi digital, dan penguatan demokrasi.

Bagi Ibas Yudhoyono, diplomasi parlemen harus terus menjadi ruang untuk memperkuat kepercayaan, membahas tantangan secara terbuka, dan mencari solusi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Sementara itu, Milton Dick menegaskan pentingnya menjaga hubungan persahabatan yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Ia juga membuka ruang untuk melanjutkan komunikasi dengan delegasi Indonesia melalui jalur kelembagaan dan komunikasi antarpimpinan parlemen.

Kedua pihak berharap dialog yang telah berlangsung dapat dilanjutkan melalui kunjungan, pertukaran informasi, dan kerja sama konkret sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Melalui diplomasi parlemen yang berkelanjutan, Indonesia dan Australia diharapkan dapat memperkuat kemitraan strategis, menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, dan membangun hubungan yang semakin erat bagi kepentingan kedua bangsa.