JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan kepercayaan publik menjadi salah satu ujian utama dalam penerapan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di pemerintahan.

Menurut Nezar, keberhasilan penggunaan AI di sektor publik tidak cukup dilihat dari seberapa cepat teknologi tersebut menjalankan suatu proses. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana AI mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan tersebut adalah layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil, dan martabat yang lebih besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan negara,” kata Wamenkomdigi dalam keterangan resmi dikutip Rabu (16/9).

Hal tersebut disampaikannya dalam acara AI Incubation for Public Sector Demo Day 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (15/09/2026).

Dalam kesempata itu, Wamen Nezar mengatakan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam membuat penerapan AI membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Karena itu, ia menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya mengadopsi teknologi AI, tetapi juga harus mampu melakukan adaptasi berdasarkan kebutuhan dan pemahaman masyarakat setempat.

"Solusi yang berhasil di satu lingkungan mungkin tidak akan berhasil di lingkungan lain tanpa adaptasi yang cermat. Adopsi saja tidak cukup, adaptasi adalah hal yang terpenting. AI harus sesuai dengan bahasa lokal, norma lokal, data lokal, dan pola kebutuhan lokal," kata Wamenkomdigi.

Nezar mengakui potensi AI sangat besar. Namun, menurutnya, teknologi tersebut baru menghasilkan nilai publik ketika benar-benar mampu menjawab kebutuhan manusia, ditopang lembaga yang memiliki kapasitas, perlindungan yang jelas, serta kolaborasi berbagai pihak.

“Janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. Nilai publik muncul ketika teknologi memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, didukung oleh lembaga yang kompeten, diatur oleh perlindungan yang jelas, dan dibentuk melalui kolaborasi,” imbuh Nezar.

Dengan demikian, penerapan AI dalam pemerintahan menurut Nezar pada akhirnya harus kembali diukur dari pengalaman masyarakat saat berinteraksi dengan layanan negara.

“Tolok ukur utama kecerdasan buatan dalam pemerintahan bukanlah seberapa canggih sistem tersebut tampak. Hal yang terpenting adalah apakah warga negara merasa pemerintah telah menjadi lebih mampu, responsif, inklusif, dan layak dipercaya,” pungkasnya.