JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengemukakan berbagai persoalan dan masalah yang terjadi di masyarakat. Masalah-masalah rakyat tersebut perlu diperhatikan dan tindak lanjut dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Puan saat menyinggung fungsi pengawasan DPR RI dalam pidato Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, di Komplek Parlemen, Jumat (14/8/2026).

“DPR RI, melalui fungsi pengawasan, terus memastikan kinerja Pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik,” kata Puan.

Puan menyampai delapan masalah yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapatkan tindak lanjut, antara lain:

1. penyelesaian berbagai kasus hukum;
2. relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah;
3. perluasan kesempatan kerja serta pelindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online;
4. antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian;
5. evaluasi tata kelola anggran dan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan
6. penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.
7. PHK
8. Akses Pelayanan BPJS Kesehatan

Diplomasi

Pada kesempatan tersebut, Puan juga menyampaikan fungsi diplomasi DPR RI yang menurutnya selama ini diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia.

“Pada tanggal 22 Juli 2026, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang ke-17 AIPA Caucus secara hybrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara.” ujarnya.

Ia menegaskan, DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antarnegara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geo-ekonomi yang lebih baik bagi semua.