• News

Inggris Izinkan AS Pakai Pangkalan Udara, Iran Tuntut Tanggung Jawab

M.Habib Saifullah | Jum'at, 24/07/2026 05:36 WIB
Inggris Izinkan AS Pakai Pangkalan Udara, Iran Tuntut Tanggung Jawab Bendera Iran terlihat dalam ilustrasi ini, diambil pada 24 April 2024. REUTERS

JAKARTA - Iran memperingatkan Inggris mengenai konsekuensi dari keputusannya dalam mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara Inggris untuk melancarkan serangan terhadap wilayah Iran.

Kementerian Luar Negeri Iran, Kamis (23/7), menegaskan bahwa setiap negara yang terlibat dalam agresi militer terhadap Iran harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusannya.

"Iran berkomitmen penuh untuk terus mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, kepentingan nasional, dan keamanan dalam menghadapi agresi. Setiap negara yang dengan cara apa pun menjadi pihak dalam agresi militer terhadap Iran akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusannya," demikian pernyataan kementerian tersebut.

Iran juga mengecam keputusan pemerintah Inggris yang mengizinkan pangkalan udaranya digunakan oleh pesawat militer AS.

Menurut Teheran, langkah tersebut bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelumnya, Bloomberg pada Selasa melaporkan bahwa Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengizinkan Amerika Serikat tetap menggunakan pangkalan udara Inggris untuk melancarkan serangan yang disebut sebagai serangan "defensif" terhadap Iran.

Iran dan Amerika Serikat sebelumnya menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni yang mengatur penghentian konflik yang dimulai pada 28 Februari. Namun, sejak 8 Juli, pasukan Amerika Serikat kembali melancarkan beberapa gelombang serangan ke Iran.

Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan serangan itu merupakan respons atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal niaga yang melintasi Selat Hormuz. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah.

Presiden AS Donald Trump kemudian menyatakan bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran sudah tidak lagi berlaku.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti