JAKARTA - Jauh sebelum kemunculan moda transportasi modern seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT), DKI Jakarta yang kala itu masih bernama Batavia telah memiliki sistem transportasi massal berbasis rel yang terintegrasi sejak abad ke-19.

Moda transportasi tersebut ialah trem, kereta kota yang pernah membelah jalan-jalan utama ibu kota selama hampir satu abad sebelum akhirnya resmi dihapuskan dari ruang publik.

Sistem trem di Batavia pertama kali diperkenalkan pada paruh kedua abad ke-19, tepatnya pada 20 April 1869. Edisi perdana ini dikelola oleh perusahaan swasta Bataviasche Tramweg Maatschappij (BTM).

Pada fase awal ini, kereta rel kota tersebut tidak digerakkan oleh mesin, melainkan ditarik oleh tiga hingga empat ekor kuda.

Jalur pertamanya membentang dari kawasan Amsterdam Poort (kini daerah Kota Tua) hingga ke wilayah Kramat, sebelum akhirnya diperpanjang menuju Meester Cornelis (kini Jatinegara).

Fase trem kuda ini menghadapi tantangan operasional yang cukup tinggi terkait faktor higienitas kota dan mortalitas hewan tarik. Hal tersebut mendorong terjadinya transisi teknologi pada tahun 1881, di mana lokomotif bertenaga uap mulai diperkenalkan oleh perusahaan Nederlandsch-Indische Tramweg Maatschappij (NITM).

Penggunaan trem uap ini memperluas jangkauan rute hingga ke kawasan pemukiman baru di Weltevreden (sekitar Lapangan Banteng dan Medan Merdeka saat ini).

Memasuki pergantian abad, modernisasi kembali bergulir seiring masuknya jaringan elektrifikasi kota. Pada tahun 1899, trem listrik mulai mengaspal di Batavia di bawah pengelolaan Batavia Electrische Tram Maatschappij (BETM).

Kehadiran trem listrik ini menjadikan Batavia sebagai salah satu kota pionir di Asia yang mengadopsi sistem transportasi bertenaga listrik, mendahului beberapa kota besar di Eropa.

Pada tahun 1930-an, seluruh maskapai trem digabungkan di bawah bendera Bataviasche Verkeers Maatschappij (BVM) untuk menyatukan seluruh rute uap dan listrik.

Pasca-kemerdekaan Indonesia, pengelolaan jaringan rel dalam kota ini dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

Jalur-jalur trem peninggalan kolonial ini tetap beroperasi melayani mobilitas warga Jakarta di koridor-koridor padat seperti Pasar Ikan, Harmoni, hingga Senen.

Kendati demikian, eksistensi trem di Jakarta mulai menemui titik akhir pada era kepemimpinan Wali Kota Sudiro hingga Gubernur Ali Sadikin pada akhir tahun 1950-an hingga 1960-an.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi, bus kota, dan penataan ulang tata ruang Jakarta yang berfokus pada pelebaran jalan, keberadaan rel trem di tengah badan jalan dinilai memicu kemacetan lalu lintas.

Proses likuidasi operasional dilakukan secara bertahap hingga akhirnya seluruh layanan trem di Jakarta resmi berhenti beroperasi total pada tahun 1962, dan sisa-sisa jalurnya ditutup oleh lapisan aspal.