JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan bahwa perdamaian dunia tidak akan terwujud tanpa kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh bangsa.

Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Dialog Global dalam rangka Hari Peringatan Dialog Internasional Untuk Peradaban, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Dialog bertema "Memperkuat Iman dan Membangun Perdamaian: Menyelaraskan Peradaban Global dari Indonesia untuk Dunia" itu menjadi forum untuk memperkuat kolaborasi lintas bangsa dan agama dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, HNW menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum yang dinilainya sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan komitmen bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

"Tidak mungkin akan ada ketertiban dunia dan perdamaian yang sejati apabila yang terjadi justru represi dan penjajahan. Hanya akan ada perdamaian yang benar apabila di sana ada keadilan dan tidak ada lagi penjajahan," ujar HNW.

Menurutnya, forum ini menjadi penting karena mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur legislatif, eksekutif, organisasi keagamaan, lembaga internasional, hingga perwakilan negara sahabat untuk bersama-sama memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian global.

Ia menegaskan bahwa konstitusi Indonesia memberikan landasan kuat bagi bangsa Indonesia untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih berada di bawah penjajahan.

"Keinginan untuk menghadirkan perdamaian dunia sesungguhnya merupakan pengejawantahan langsung dari konstitusi Indonesia. Amanat itu tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya," katanya.

Selain itu, HNW juga menyoroti situasi di Palestina yang menurutnya menjadi salah satu tantangan terbesar bagi terwujudnya perdamaian dunia. Ia menyebut berlanjutnya konflik dan pendudukan wilayah Palestina sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius komunitas internasional.

"Jika forum ini lahir dari keprihatinan atas berlanjutnya penjajahan dan serangan terhadap Palestina, Gaza, Tepi Barat, Yerusalem, hingga meluas ke kawasan lain, maka ini adalah langkah yang sangat relevan untuk membangun solidaritas dan aksi nyata bagi perdamaian," jelasnya.

HNW menilai peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap sangat strategis dalam memperjuangkan penyelesaian konflik dan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Ia menyebut melalui forum PBB sudah semakin banyak negara yang memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai perkembangan positif dalam diplomasi internasional.

"Lebih dari 153 negara telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina mendapatkan dukungan yang semakin luas dari masyarakat internasional, yang artinya keinginan hadirkan perdamaian melalui kemerdekaan dan menjauhkan penjajahan, makin mendapat dukungan yang meluas," kata HNW.

"Memang PBB harus lebih efektif, mewujudkan perannya, dan jangan terkungkung dengan hak veto yang melindungi Israel, tetapi jangan sampai karena kekecewaan pada PBB, maka dia digusur dengan hadirkan lembaga baru yang bahkan sepenuhnya menggusur eksistensi Palestina apalagi pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka” kata HNW lagi.

Lebih lanjut, HNW menekankan pentingnya sinergi antara parlemen, pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat diplomasi perdamaian. Menurutnya, tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri dalam menghadapi kompleksitas tantangan global saat ini.

"PBB tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan kebersamaan seluruh pihak, termasuk parlemen, pemerintah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan negara-negara sahabat untuk menghadirkan perdamaian yang berkeadilan," katanya.

HNW juga menyampaikan bahwa Indonesia terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui berbagai forum internasional, termasuk forum parlemen dunia, serta melalui diplomasi yang dijalankan pemerintah Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga berharap forum tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan memperkuat kolaborasi global dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berlandaskan keadilan, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta penghentian segala bentuk penjajahan.

"Semoga forum ini menjadi forum yang produktif, menghasilkan gagasan dan kerja sama yang nyata, serta memperkuat semangat bersama untuk menghadirkan perdamaian dunia yang berkeadilan bagi seluruh umat manusia," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI), Muhammad Anis Matta, menegaskan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi masa transisi peradaban yang ditandai oleh berbagai konflik geopolitik, krisis kepemimpinan global, dan melemahnya institusi internasional.

Kondisi tersebut, kata Anis, menuntut lahirnya sebuah proposal peradaban baru yang mampu menyatukan umat manusia. Ia menjelaskan bahwa peradaban dibangun oleh lima unsur utama, yaitu manusia, tanah, waktu, pikiran, dan cita rasa atau nilai yang berkembang dari generasi ke generasi.

"Pada dasarnya kita saling berwarisi dari satu peradaban kepada peradaban yang lain. Tidak ada satu peradaban yang dapat mengklaim dirinya sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam sejarah manusia," kata Anis.

Anis juga menyoroti siklus naik dan turunnya peradaban yang menurutnya merupakan hukum sejarah yang tidak dapat dihindari. Dalam proses pergantian peradaban tersebut, konflik sering kali muncul sebagai bagian dari dinamika menuju keseimbangan baru.

"Kita tidak perlu heran ketika menyaksikan konflik. Itu adalah proses dalam sejarah peradaban manusia yang tidak bisa dihindari," ujarnya.

Ia juga menilai bahwa berbagai konflik yang terjadi saat ini, mulai dari Eropa Timur hingga Timur Tengah, berakar pada krisis sistemik yang meliputi krisis kepemimpinan global, krisis institusi internasional, dan persaingan supremasi antar-kekuatan besar dunia.

Baginya, dunia saat ini sedang bergerak menuju tatanan global baru, sementara tatanan lama perlahan kehilangan relevansinya.

"Yang sudah pasti adalah tatanan lama ini sedang berakhir, sementara tatanan baru sedang muncul. Dalam proses peralihan itu akan banyak kontraksi dan konflik yang kita saksikan hari ini," jelasnya.

Sebagai solusi, Anis menawarkan perlunya sebuah proposal peradaban besar yang dapat menyatukan lima elemen utama, yaitu agama, demokrasi, kemakmuran, sains, dan seni. Ia meyakini kombinasi kelima unsur tersebut dapat menjadi fondasi bagi masa depan dunia yang lebih damai dan berkeadilan.

"Agama adalah sumber inspirasi dan nilai. Sains dan teknologi adalah cara kita mengelola kehidupan. Demokrasi adalah cara kita mengelola hubungan sosial-politik. Kemakmuran adalah tujuan yang ingin dicapai. Dan seni membuat kehidupan menjadi lebih indah," katanya.

Anis mengajak seluruh bangsa untuk mencari jalan penyelesaian damai atas berbagai konflik global dan membangun peradaban yang berorientasi pada kepentingan bersama umat manusia.

"Ini waktunya kita membuat proposal penyelesaian yang mampu menutup berbagai konflik yang terjadi demi kepentingan kita bersama sebagai sesama manusia," ujarnya.