JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Derta Rohidin mengingatkan pemerintah agar tidak mengalihkan fokus dari persoalan utama keselamatan transportasi publik menyusul kecelakaan kereta di Bekasi Timur.

Menurut Derta, insiden tersebut menjadi alarm penting perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional, bukan sekadar respons parsial yang tidak menyentuh akar masalah.

Ia menilai usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terkait pemindahan gerbong khusus perempuan belum relevan dalam konteks peningkatan keselamatan transportasi.

“Insiden kecelakaan ini bukan hanya soal teknis operasional, tetapi menyangkut tata kelola sistem perkeretaapian yang harus terus diperbaiki secara menyeluruh,” ujar Derta dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4).

Derta menegaskan, kebijakan gerbong khusus perempuan pada KRL memang merupakan langkah afirmatif untuk memberikan rasa aman dari potensi pelecehan atau kekerasan berbasis gender. Namun, dalam konteks kecelakaan, faktor keselamatan lebih ditentukan oleh aspek sistemik.

Ia menyoroti sejumlah hal krusial yang perlu dibenahi, antara lain sistem persinyalan dan komunikasi antar kereta, disiplin operasional serta standar prosedur keselamatan, kualitas infrastruktur rel, teknologi pengendalian, hingga manajemen lalu lintas kereta yang terintegrasi antara KRL dan kereta jarak jauh seperti KA Argo Bromo Anggrek.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, lanjutnya, mayoritas kecelakaan kereta api dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh faktor human error dan gangguan sistem operasional, bukan pada konfigurasi gerbong penumpang.

Karena itu, Derta menilai perubahan posisi gerbong perempuan tidak memiliki dampak langsung terhadap pencegahan tabrakan antarkereta, sehingga berpotensi menjadi kebijakan simbolik jika tidak didukung kajian komprehensif.

Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya perlindungan perempuan di ruang publik yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan pelecehan seksual, penguatan sistem pengawasan, respons cepat terhadap laporan korban, hingga edukasi publik.

Sebagai langkah konkret, Derta mendorong pemerintah melakukan audit total terhadap sistem perkeretaapian, mencakup persinyalan, komunikasi antar kereta, hingga kontrol operasional.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dinilai krusial melalui pelatihan berkala serta sertifikasi ulang bagi masinis dan petugas operasional.

“Keselamatan transportasi publik adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa disederhanakan pada satu aspek saja. Kita mendukung perlindungan perempuan, tetapi kebijakan harus tepat sasaran dan berbasis akar masalah,” tegasnya.

Ia menambahkan, momentum pascakecelakaan harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang.

“Jangan sampai energi kita habis pada solusi yang tampak cepat, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar,” pungkas Derta.