• Info MPR

Kasus Campak Merebak, Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Kesadaran Pola Hidup Sehat

Agus Mughni Muttaqin | Rabu, 08/04/2026 23:31 WIB
Kasus Campak Merebak, Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Kesadaran Pola Hidup Sehat Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Foto: MPR)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, merebaknya kasus campak harus menjadi alarm bagi kita untuk segera membangun kesadaran kolektif mewujudkan pola hidup sehat mulai dari lingkup keluarga, sebagai bagian mewujudkan sistem kesehatan nasional yang kuat. 

"Merebaknya kasus campak sejak awal tahun ini harus menjadi momentum bagi kita untuk membangun kesadaran bersama dalam merealisasikan pola hidup sehat masyarakat Indonesia," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Bahaya Penyakit Campak di  Indonesia dan Upaya Penanggulangannya yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (8/4). 

Menurut Lestari, upaya membangun pola hidup sehat masyarakat merupakan bagian dari upaya  memberikan perlindungan bagi setiap warga negara melalui aspek yang mendasar, seperti kesehatan.

Catatan Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, saat ini terjadi herd immunity (<95%) atau penurunan kekebalan tubuh yang memicu peningkatan kasus campak secara drastis.

Hal itu, tambah Lestari, antara lain disebabkan penurunan cakupan imunisasi Campak-Rubella (MR) di Indonesia yang dipicu sejumlah penyebab antara lain misinformasi/hoaks antivaksin, gangguan layanan selama pandemi COVID-19, dan rendahnya penerimaan masyarakat.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa keseluruhan data tersebut harus mampu dimanfaatkan sebagai dasar untuk menentukan perbaikan arah kebijakan terkait upaya pencegahan sejumlah penyakit dan memperkuat kapasitas sistem kesehatan nasional. 

"Kesadaran kolektif untuk hidup sehat harus konsisten dibangun mulai dari lingkup keluarga dalam memperkuat sistem kesehatan nasional," ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para pemangku kepentingan mampu membenahi sistem kesehatan nasional secara fundamental, agar aspek perlindungan  melalui pemenuhan hak kesehatan setiap warga negara dapat benar-benar direalisasikan. 

Sementara itu, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa pemerintah memiliki sistem monitoring kewaspadaan dini terhadap penyebaran suatu penyakit. 

Menurut Siti, sebenarnya peningkatan kasus campak dan suspek campak sudah mulai terlihat sejak akhir tahun 2025 dan mencapai catatan tertinggi pada pekan pertama 2026, dengan suspek campak 2.932 dan 2.220 kasus campak yang terkonfirmasi secara klinis.

Kasus campak, jelas Siti, baru menunjukkan penurunan kasus campak pada pekan kedua Maret 2026. Siti mengungkapkan, sejumlah provinsi di tanah air yang mengalami peningkatan kasus campak tercatat memiliki capaian imunisasi campak yang rendah. 

Sejumlah upaya untuk mengatasi kondisi itu, jelas Siti, antara lain outbreak response immunization dengan pemberian imunisasi tambahan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Selain itu, tambah dia, juga dilakukan pemberian imunisasi untuk melengkapi status imunisasi pada bayi dan balita. 

Untuk mencegah paparan penyakit campak pada tenaga medis, jelas Siti, Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Surat Kewaspadaan Terhadap Penyakit Campak bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan nomor HK. 02.02/C/1602/2026, sebagai acuan kewaspadaan bagi seluruh fasilitas layanan kesehatan. 

Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan permasalahan campak mengemuka di tanah air karena terjadi peningkatan kasus, ada dokter yang meninggal akibat campak, dan ada laporan kasus campak di Australia yang datang dari orang dari Jakarta. 

Sejatinya, ujar Tjandra, campak bukan penyakit baru. Wabah campak, tambah dia, masuk 10 wabah penyakit yang terjadi pada abad ke-9 SM. 

Namun, jelas Tjandra, dalam 25 tahun terakhir ini terbukti bahwa dengan vaksinasi campak yang baik dapat menyelamatkan 57 juta penduduk dari kematian. 

"Dampak vaksinasi terhadap penurunan penularan kasus campak sangat besar," kata Tjandra. 

Tjandra menyarankan, untuk menekan angka kasus campak saat ini perlu peningkatan pemberian vaksinasi campak pada orang dewasa, selain vaksinasi terhadap anak dan balita yang sudah terjadwal. 

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengungkapkan, saat ini kita menghadapi kasus campak yang signifikan dengan kejadian luar biasa yang tersebar di sejumlah daerah. 

Upaya imunisasi, jelas Felly, merupakan program wajib dari pemerintah pusat yang pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. 

Kondisi saat ini, ujar Felly, harus menjadi perhatian serius secara bersama, mengingat campak merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. 

Felly berharap, sejumlah program imunisasi dan pencegahan yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya bagi setiap warga negara. 

Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Piprim Basarah Yanuarso berpendapat, sudah saatnya kita memperkuat layanan kesehatan primer dalam bentuk upaya promotif preventif seperti cakupan imunisasi. 

Karena, jelas Piprim, ketika negara bergeser fokus ke upaya kuratif dalam menghadapi wabah kedodoran, karena layanan kesehatan primernya lemah. 

Menurut Piprim, kehadiran posyandu merupakan dasar yang kuat bagi layanan promotif dan preventif yang diperlukan.