JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan terlukanya 5 prajurit TNI dalam misi menjaga perdamaian di Lebanon, sesuai mandat PBB, akibat dari serangan membabi buta Israel.

HNW menilai serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ia juga mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas, baik dalam bentuk penghormatan kepada korban maupun upaya diplomatik di tingkat global.

“Kami sangat berduka atas gugur dan terlukanya sejumlah prajurit TNI yang melaksanakan perintah konstitusi Indonesia dalam menjaga perdamaian di Lebanon yang juga sesuai dengan misi yang diamanatkan oleh PBB," ujar Hidayat dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (1/4).

"Semoga Allah SWT menerima mereka sebagai syuhada dan negara mengapresiasi pengorbanan mereka dan menobatkan mereka sebahai Pahlawan Perdamaian, dan mempedulikan keluarga yang mereka tinggalkan,” ujar HNW lagi.

Selain penghargaan, HNW juga menekankan pentingnya dukungan negara terhadap keluarga korban. Ia menyebut perhatian negara tidak boleh berhenti pada pernyataan duka, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret.

Lebih jauh, ia mendesak agar Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang darurat untuk merespons insiden tersebut. Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga marwah lembaga internasional dalam menegakkan perdamaian dunia.

“Pemerintah juga perlu mendesak agar DK PBB segera menggelar sidang darurat, tanpa veto, untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel termasuk opsi membekukan keanggotaannya dari PBB, akibat kejahatan-kejahatan mereka yang anti perdamaian ini,” katanya.

Ia menilai respons PBB tidak boleh berhenti pada kecaman semata. Sebaliknya, diperlukan tindakan konkret agar pelanggaran terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak terulang.

Dalam konteks diplomasi internasional, HNW juga mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif membangun dukungan global. Ia menyebut langkah Prancis yang mengusulkan sidang darurat perlu didukung melalui lobi terhadap negara-negara anggota tetap DK PBB.

“Serangan tersebut jelas melanggar hukum internasional dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ini menunjukkan sikap yang bertentangan dengan prinsip perdamaian, sehingga sudah seharusnya ada sanksi tegas,” ujarnya.

Di sisi lain, HNW turut menyinggung peran Donald Trump dan kebijakan Board of Peace (BoP) yang dinilai kehilangan legitimasi moral. Ia menilai, tindakan Israel yang terus berlanjut justru bertolak belakang dengan gagasan perdamaian yang diusung.

“Dengan perilaku Israel yang anti perdamaian tapi tetap dibiarkan oleh Donald Trump, maka Dewan Perdamaian semakin tidak memiliki legitimasi secara moral apalagi dengan terus terjadinya aksi  anti perdamaian nan biadab yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza, melebar ke West Bank, Masjid alAqsha, Lebanon, Syria dan bahkan kepada para prajurit pasukan penjaga perdamaian TNI itu," ujarnya.

Ia pun mengingatkan agar Amerika Serikat tidak kembali menggunakan hak veto dalam forum DK PBB. Menurutnya, penggunaan veto justru berpotensi menghambat keadilan internasional dalam kasus yang menyangkut pelanggaran serius.

Selain itu, HNW juga membuka opsi evaluasi terhadap keterlibatan Indonesia dalam inisiatif perdamaian global. Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan ulang partisipasi, termasuk kemungkinan menarik pasukan jika keselamatan tidak lagi terjamin.

"Jadi, sudah selayaknya, apabila Indonesia makin mempertimbangkan untuk menarik diri keanggotaan dari Dewan yang tidak bisa menghadirkan Perdamaian tersebut, sehingga karenanya opsi mengirimkan pasukan ke Gaza pun, penting di pertimbangkan ulang, agar nasib TNI tidak lagi menjadi korban kejahatan Israel dengan ditembaki atau diadudomba dengan pejuang Gaza/Palestina,yang dengan itu semua makin menjauhkan terwujudnya Perdamaian, apalagi membantu Palestina untuk menjadi negara yang merdeka,” pungkasnya.