JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Sitepu.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan RDPU ini digelar untuk merespons derasnya tekanan publik yang menilai perkara tersebut sarat ketidakadilan.

“RDPU ini digelar sebagai respons atas banyaknya aspirasi masyarakat yang mempertanyakan proses penanganan kasus ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Politikus Gerindra ini berpendapat, Amsal yang berprofesi sebagai videografer dituding melakukan penggelembungan anggaran dalam proyek pembuatan video promosi desa. Namun, Habiburokhman mengingatkan bahwa sektor jasa kreatif memiliki karakteristik berbeda dengan pengadaan barang konvensional.

“Kerja-kerja kreatif itu tidak punya standar harga baku. Penilaiannya tidak bisa disamakan dengan barang yang ada patokan pasarnya,” katanya.

Ia menekankan, aparat penegak hukum perlu mengedepankan semangat keadilan substantif sebagaimana terkandung dalam pembaruan KUHP dan KUHAP, bukan sekadar pendekatan formalistik dalam melihat unsur pidana.

Selain itu, Komisi III juga mengingatkan agar fokus pemberantasan korupsi diarahkan pada kasus-kasus besar yang berdampak signifikan terhadap kerugian negara, termasuk optimalisasi pengembalian aset negara.

“Prioritas kita seharusnya pada perkara-perkara besar dengan kerugian negara yang jelas dan signifikan,” tegasnya.

Diketahui, Amsal Sitepu dituntut dua tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi proyek pengelolaan instalasi komunikasi dan informatika serta pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Melalui media sosialnya, Amsal menyatakan dirinya hanya pekerja kreatif dan membantah adanya praktik mark up dalam proyek tersebut.