JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani menanggapi wacana efisiensi anggaran yang kembali digulirkan pemerintah demi menjaga defisit APBN 2026 tetap terkendali. Ia menilai langkah tersebut sah-sah saja dalam situasi tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya reda.

Menurutnya, efisiensi merupakan pilihan rasional untuk menjaga ruang fiskal agar tetap sehat, sekaligus memastikan program prioritas nasional tetap berjalan.

“Dalam situasi global seperti sekarang, efisiensi anggaran memang tidak terhindarkan. Ini bagian dari menjaga stabilitas fiskal negara,” kata Lalu Hadrian dalam keterangannya, Selasa (17/3).

Namun, Politikus PKB ini mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dilakukan secara serampangan. Efisiensi harus selektif, terukur, dan tidak menyasar sektor strategis—terutama pendidikan.

Bagi Lalu, pendidikan bukan sekadar pos anggaran, melainkan investasi jangka panjang bangsa yang dampaknya langsung terasa pada kualitas sumber daya manusia.

“Kalau anggaran pendidikan dipangkas, dampaknya nyata. Fasilitas terbatas, peningkatan kompetensi guru terganggu, program strategis bisa mandek,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, pemangkasan di sektor pendidikan berpotensi memperlebar ketimpangan, terutama di daerah yang masih kekurangan akses dan infrastruktur pendidikan.

Karena itu, Lalu menekankan pentingnya menjaga amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan, agar tetap berpihak pada peningkatan kualitas SDM nasional.

Sebagai bentuk pengawasan, Komisi X DPR RI akan memanggil dan membahas rencana efisiensi ini bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

“Komisi X akan dalami ini. Kami pastikan efisiensi jangan sampai mengorbankan kualitas pendidikan,” ujarnya.