JAKARTA - Awal tahun 2026 ini, Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap terjaga

Posisi ULN Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar USD434,7 miliar atau secara tahunan tumbuh 1,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 1,8 persen (yoy).

"Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Senin (16/3/2026).

Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah tetap terjaga. Pada Januari 2026 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD216,3 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,6 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.