JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyoroti kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 H/2026. Lebih khususnya lagi, ia menyoroti pembatasan kendaraan logistik.

Sorotan tersebut disampaikannya saat membuka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Tempat Istirahat dan Pelayanan KM 57 ruas Tol Jakarta–Cikampek, Karawang, Jawa Barat baru-baru ini.

Andi Iwan menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kesiapan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan angkutan mudik Lebaran 2026, khususnya pada sektor transportasi darat dan infrastruktur jalan.

“Komisi V DPR RI melakukan pengawasan langsung untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, khususnya di jalur-jalur strategis seperti Tol Jakarta–Cikampek yang menjadi salah satu koridor utama pergerakan pemudik,” ujar Andi Iwan dalam keterangan, Minggu (15/3/2026).

Ia menambahkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah tujuan mudik terbesar. Oleh karena itu, kesiapan jaringan jalan tol, rest area, serta manajemen lalu lintas perlu dipastikan sejak dini.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, potensi pergerakan masyarakat selama periode mudik Lebaran 2026 diperkirakan mencapai sekitar 143,9 juta orang atau sekitar 50,10 persen dari total penduduk Indonesia.

Meski sedikit menurun dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya, potensi kepadatan lalu lintas tetap tinggi, khususnya pada ruas-ruas tol utama di Pulau Jawa.

“Walaupun jumlah pemudik secara nasional diproyeksikan sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, potensi kepadatan kendaraan di ruas Tol Jakarta–Cikampek dan Rest Area KM 57 tetap tinggi karena jalur ini menjadi lintasan utama pemudik menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Andi Iwan menyoroti kebijakan pembatasan operasional kendaraan logistik menjelang Lebaran yang diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan di jalur utama mudik.

“Kebijakan pembatasan operasional kendaraan logistik menjelang dan setelah Lebaran menjadi langkah penting untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur utama mudik, sehingga perjalanan masyarakat dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, operator jalan tol, kepolisian, serta para pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

“Melalui kunjungan kerja ini, kami ingin mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan mengenai kesiapan sarana, prasarana, serta pengaturan lalu lintas, sehingga penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran 2026 dapat berjalan dengan aman, selamat, dan lancar bagi masyarakat,” tutupnya.