JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno optimistis bahwa pemerintah mampu mengatasi potensi pelebaran defisit APBN 2026 akibat gejolak ekonomi global. Ia menilai tim ekonomi pemerintah akan mencari solusi yang tepat dan tidak membebani masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Eddy menanggapi skenario tembusnya defisit APBN menjadi 3.18 sampai 4% akibat meningkatnya beban fiskal karena lonjakan harga migas sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Wakil Ketua Umum PAN ini mengapresiasi langkah cepat tim ekonomi pemerintah yang telah memproyeksikan dampak perang di Timur Tengah terhadap perekonomian dan defisit APBN tahun 2026. 

“Sejak awal pecahnya perang di Timur Tengah, saya telah menyampaikan pentingnya kewaspadaan mengantisipasi lonjakan harga migas, melemahnya kurs Rupiah dan tersendatnya pasokan migas yang kita impor," kata Eddy dalam keterangan, Minggu (15/3/2026).

"Ketahanan fiskal dan kehandalan pasokan migas merupakan kunci dari upaya Indonesia untuk melalui gejolak geopolitik yang sangat disruptif ini dengan aman,” sambungnya.

Ia menjelaskan walaupun pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk memperlebar defisit APBN terhadap PDB di atas 3%, namun harus  tetap mewaspadai risiko penurunan peringkat sovereign rating jika kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN ke dianggap kurang prudent. 

“Saat ini kita dihadapkan pada sejumlah pilihan yang pelik, yakni mengencangkan ikat pinggang dengan memotong sementara sejumlah kegiatan yang dibiayai APBN atau menarik pinjaman baru untuk menutup defisit APBN yang semakin melebar," ujar Eddy. 

Ia memaparkan, opsi pertama tampaknya dapat dilaksanakan lebih cepat, dengan catatan bahwa pemotongan anggaran tidak akan memangkas pertumbuhan ekonomi.

"Artinya, pemerintah tetap memberikan bantalan sosial seperti Bansos, BLT dan subsidi listrik (untuk pengguna 450 dan 900 kVA), agar daya beli masyarakat terjaga,” ujar Eddy.

“Opsi kedua juga terbuka, meski di saat credit rating Indonesia mengalami penurunan, cost of funds pinjaman baru tentu akan meningkat,” lanjutnya. 

Ke depan, Doktor Ilmu Politik UI ini optimis bahwa kebijakan pemerintah akan selalu mendahulukan resiliensi dan daya beli masyarakat ketika menghadapi kontraksi ekonomi akibat perang yang berkepanjangan.

“Kita telah berpengalaman melalui Covid 19 dengan tetap menjaga agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi di saat terjadi perlambatan ekonomi. Karena ruang fiskal kita saat ini terbatas, tim ekonomi pemerintah perlu segera merumuskan prioritas penggunaan APBN ke depannya agar setiap Rupiah yang dibelanjakan mendorong ekonomi kita untuk tumbuh,” tegasnya. 

Terakhir Eddy berpesan agar disrupsi pasokan energi dan mata rantai logistik yang sangat mungkin terjadi dapat diantisipasi dan dicarikan solusinya sedini mungkin.

“Upaya berbagai negara untuk mengamankan pasokan energi dan pangan di dalam negerinya mengharuskan Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Prioritasnya adalah mendapatkan reliability ketimbang availability of supply dan ke depannya mengokohkan ketahanan energi Indonesia melalui percepatan transisi energi serta peningkatan lifting migas nasional,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.