JAKARTA - Pemerintah diminta mulai merumuskan peta jalan ekspor beras produksi petani dalam negeri. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menyusul melimpahnya stok beras nasional yang mencapai 3,53 juta ton pada akhir Desember 2025.

“Tantangan kita hari ini adalah menurunkan biaya produksi dan memperbaiki mutu sehingga kita bisa bersaing dengan negara produsen beras lainnya dalam merebut potensi pasar global,” kata Alex dalam keterangannya, Senin (9/3).

Hal yang sama diutarakan saat bersilaturahmi bersama penyuluh pertanian se-Sumatera Barat di UNP Hotel & Convention, Padang, akhir pekan lalu.

Kegiatan yang dirangkai dengan buka puasa Ramadhan 1447 H itu dihadiri perwakilan penyuluh dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Hadir pula Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, bersama jajaran.

Alex menjelaskan, salah satu upaya menurunkan biaya produksi dapat dilakukan melalui inovasi pertanian yang dikembangkan petani asal Sumatera Barat, Ir Djoni, yakni metode Sawah Pokok Murah.

Metode ini telah diujicobakan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Hasil panennya disebut tidak kalah dengan metode konvensional, meski tidak melalui pengolahan tanah yang selama ini menjadi komponen biaya terbesar dalam bercocok tanam.

Selain itu, metode tersebut tidak memerlukan pemupukan kimia serta penyemprotan pestisida maupun fungisida. Bahkan pada musim kemarau, metode ini dinilai tetap mampu menjaga produktivitas sehingga memperkecil potensi gagal panen akibat faktor cuaca.

“Walaupun topografi daerahnya perbukitan sehingga tidak memiliki hamparan sawah yang luas, Sumatera Barat ini sudah mampu swasembada beras sejak lama,” ujar Alex yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat.

Menurutnya, penerapan metode Sawah Pokok Murah secara masif di sejumlah daerah seperti Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, dan Dharmasraya diyakini mampu menekan biaya produksi secara signifikan dibanding metode konvensional yang selama ini digunakan petani.

Namun demikian, Alex menilai masih ada persoalan yang perlu diatasi, yakni tingginya angka patahan (broken) atau menir pada beras.

Ia menyebut persoalan tersebut memerlukan intervensi pemerintah melalui riset yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi.

“Kondisi saat ini, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mengandung patahan atau menir di angka 25 sampai 40 persen. Sementara beras dari negara produsen lain di Asia Tenggara kadar broken-nya sudah sekitar 5 persen,” kata Alex.

Jika kualitas beras tidak segera diperbaiki, menurutnya, akan sulit bagi Indonesia menembus pasar beras global.

“Jika kondisi ini tak segera diatasi, pasar beras global akan sangat sulit ditembus,” ujar Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI.

Ia menambahkan, jika pasar global tidak dapat dimanfaatkan, maka program swasembada panganyang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghadapi kendala.

“Saat ini presiden telah mencanangkan peningkatan produksi melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian. Sementara daya serap dalam negeri tidak bertambah signifikan. Mau diapakan stok melimpah itu nantinya. Ini tantangan yang harus segera dijawab,” kata Alex.