JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, mendorong pemerintah untuk memperluas kuota program mudik gratis tahun ini. Langkah ini dinilai mendesak, mengingat kesenjangan lebar antara kapasitas angkut gratis tahun lalu dengan total potensi pemudik yang diprediksi mencapai 150 juta orang.

Sudjatmiko menyoroti bahwa pada tahun lalu, program mudik gratis baru mampu menyerap sekitar 10 juta peserta. Dengan rasio tersebut, masih ada ruang sangat besar bagi pemerintah untuk mengintervensi keselamatan warga di jalan raya melalui moda transportasi massal yang lebih terukur.

“Mudik gratis bukan sekadar seremoni tahunan, ini adalah instrumen penyelamat nyawa. Kita ingin menekan risiko kecelakaan, terutama bagi pemudik roda dua, dengan mengalihkan mereka ke bus, kapal, atau kereta yang lebih laik jalan,” ujar Sudjatmiko di Jakarta, Selasa (3/3).

Dalam usulannya, Sudjatmiko menekankan skema integrasi di mana kendaraan roda dua milik pemudik diangkut menggunakan kapal atau gerbong kargo, sementara pemiliknya menempuh perjalanan dengan armada penumpang yang nyaman. Skema ini dianggap paling efektif untuk mengurai kepadatan di jalur arteri dan meminimalisir kelelahan fisik pengendara.

Ia juga meminta adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan BUMN hingga pihak swasta agar beban pembiayaan tidak hanya bertumpu pada APBN, namun jangkauannya bisa lebih luas.

“Ruang perluasan program ini masih sangat besar. Kita butuh kolaborasi konkret agar kapasitas angkut meningkat signifikan dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Selain faktor keselamatan, Sudjatmiko memandang fenomena mudik sebagai momentum distribusi kesejahteraan dari kota ke desa. Perputaran uang yang dibawa oleh lebih dari separuh penduduk Indonesia ini disebut sebagai bahan bakar utama penggerak UMKM dan sektor pariwisata di daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa potensi ekonomi ini hanya bisa maksimal jika infrastruktur darat, laut, dan udara dalam kondisi prima.

“Dana yang mengalir ke daerah akan menggairahkan ekonomi lokal. Tugas pemerintah adalah hadir memberikan kepastian bahwa perjalanan mereka aman dan nyaman. Momentum ini tidak boleh terhambat oleh infrastruktur yang tidak siap,” pungkas Sudjatmiko.