JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Januari 2026 defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara dengan 0,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, postur fiskal nasional berada pada kondisi yang stabil dengan tingkat defisit yang terjaga.

"Angka ini masih sangat terkendali dan masih dalam koridor desain APBN 2026," tegas Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (23/2/2026).

Berdasarkan data realisasi per 31 Januari 2026, kinerja pendapatan dan belanja negara menunjukkan dinamika. Pendapatan Negara terkumpul sebesar Rp172,7 triliun.

Pendapatan ini bersumber dari penerimaan perpajakan yang tetap solid serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didorong oleh stabilitas harga komoditas.

Realisasi belanja negara mencapai Rp227,3 triliun, atau mencakup 5,9 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2026. Penyerapan ini difokuskan untuk membiayai berbagai program prioritas nasional dan belanja modal pemerintah.

Keseimbangan Primer mencatatkan defisit sebesar Rp4,2 triliun, yang menunjukkan selisih antara pendapatan negara dikurangi belanja negara (di luar pembayaran bunga utang).

Meskipun mencatatkan defisit di awal tahun, Purbaya menjelaskan bahwa selisih tersebut merupakan bagian dari strategi akselerasi pemerintah untuk memastikan program-program strategis langsung berjalan di awal tahun.

"Ini menentukan akselerasi belanja pemerintah, khususnya program prioritas," ujarnya.

Purbaya memastikan bahwa APBN akan terus berperan sebagai instrumen countercyclical atau penggerak ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 akan terus terjaga melalui pengelolaan fiskal yang kredibel.