JAKARTA - Hingga akhir Triwulan IV tahun 20205, Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia naik menjadi US$ 431,7 miliar atau setara Rp7.262 triliun (dengan kurs Rp16.822 per USD) jika dibandingkan Triwulan sebelumnya.

“Perkembangan posisi ULN triwulan IV-2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik,” ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

Posisi ULN pemerintah pada triwulan IV-2025 tercatat sebesar US$ 214,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan III-2025 sebesar US$210,1 miliar.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Penggunaan ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,8%), jasa pendidikan (16,2%), konstruksi (11,7%), serta transportasi dan pergudangan (8,6%).

“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah,” terang Ramdan.