JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong agar program Sekolah Rakyat (SR) sesuai dengan tujuan utama memotong lingkaran setan kemiskinan, maka wajarnya prioritas pendiriannya juga berbasis tingkat kemiskinan wilayah.

HNW, sapaan akrabnya, menyebut wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi harusnya didahulukan untuk pembangunan SR permanen. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Sosial RI, di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, pada Selasa (27/1).

Disebutkan, berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), hingga tahun 2025 telah berdiri 166 SR rintisan yang umumnya diselenggarakan di lingkungan instansi Kemensos seperti Sentra, BP3KS, maupun bekerja sama dengan institusi lain seperti di gedung pemda, gedung balai, hingga gedung kampus. Terbanyak berada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Sesuai arahan Presiden, pada tahun 2026 akan dibangun Sekolah Rakyat di setiap kabupaten berupa SR permanen dengan site plan yang terstandarisasi, di mana tanah disediakan oleh pemerintah daerah dan pembangunan sarana oleh Kementerian PU.

“Tentu karena pembangunan SR permanen akan bertahap maka Kementerian Sosial harus mengidentifikasi wilayah prioritas, dan saya usulkan agar dimulai berbasis tingkat kemiskinan wilayah. Data Susenas BPS 2025 menunjukkan wilayah Papua, NTT, Maluku, dan Aceh yang masuk kategori itu sehingga pendirian SR di sana harusnya didahulukan dan diperbanyak, agar bisa mewujudkan program memutus dan memotong lingkaran kemiskinan antargenerasi melalui advokasi pendidikan yang berkualitas,” ujar HNW.

Dirinya menyebut jika persoalan kemiskinan bisa diatasi salah satunya melalui program Sekolah Rakyat, kesenjangan antarwilayah juga bisa berkurang. Dengan demikian, integrasi bangsa diharapkan semakin meningkat dan NKRI semakin kuat. Hal ini semakin penting di tengah munculnya kembali isu separatisme.

“Alhamdulillah usulan ini menjadi keputusan rapat, di mana penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus dilakukan secara selektif dan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, artinya juga ada konteks prioritas berdasarkan tingkat kemiskinan,” sambungnya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga mengingatkan Kemensos meskipun Sekolah Rakyat menjadi program prioritas, seharusnya hal tersebut tidak mengurangi atensi pada kelompok masyarakat rentan seperti yatim piatu (Yapi), disabilitas, dan lansia.

Pasalnya, program permakanan dengan perawatan sosial yang ditargetkan bagi 116.754 lansia dan 36.000 penyandang disabilitas hingga kini belum memiliki alokasi anggaran. Bantuan bagi yatim piatu juga mengalami kendala serupa, padahal pada tahun 2025 berhasil disalurkan dan membantu 270.000 anak.

“Untuk memenuhi pelaksanaan program-program sosial itu, sejak awal kami di FPKS Komisi VIII DPR RI bersama yang lain sudah mendukung tambahan anggaran bagi Kementerian Sosial yang tahun lalu diajukan Rp12,5 triliun. Dan ketika kini hanya diajukan tambahan anggaran sebesar Rp7,4 triliun, harapannya agar permintaan ini diluluskan Kemenkeu, agar program prioritas seperti Sekolah Rakyat dapat dijalankan, dan program untuk membantu kelompok rentan; yatim piatu, disabilitas, dan lansia juga tetap bisa diwujudkan,” pungkasnya.