JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Novita Hardini mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) membuat pusat kreatif (creative hub) Indonesia di luar negeri.

Pernyataan itu diutarakan Novita dalam rapat kerja bersama rapat kerja dengan Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya. Politikus PDIP ini meyakini pusat kreatif itu bakal menciptakan ekosistem diplomasi budaya berkelanjutan.

"Kemenekraf masih mengemas diplomasi budaya bersifat etalase, bukan ekosistem. Kalau misalnya kita membahas, ekraf Korea siapa yang tidak tahu. Korea itu punya creative hub di Indonesia," kata Novita di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1).

Dia mencontohkan pusat kreatif negara lain di dalam negeri. Novita menyebut pelaku industri kreatif Korea, seperti rumah produksi, sudah berkarier di Indonesia.

Namun, Indonesia belum memiliki pusat kreatif di Korea yang bisa menjadi wadah penjajakan bisnis hingga penguatan kekayaan intelektual.

Menurut dia, ketiadaan pusat kreatif Indonesia di luar negeri menyebabkan hubungan budaya dengan negara-negara maju belum maksimal. Oleh sebab itu, Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu meyakini pembangunan pusat kreatif ini penting.

"Dampaknya hubungan dengan negara-negara maju itu bersifat transaksional saja, per acara, bukan kemitraan jangka panjang. Nah, ada tidak grand design (rancangan besar) creative hub Indonesia di kota kunci dunia, seperti London, New York, Tokyo, Korea?" kata dia.

Selain itu, Novita turut menekankan pentingnya pengaman sosial (social safety net) untuk pekerja kreatif. Dia menyebut pekerja industri ekraf di Indonesia belum mendapat perlindungan yang setara dengan standar global.

"Kalau ini tidak digarap sama Kemenekraf, akan terjadi brain drain, pelarian talenta-talenta terbaik Indonesia, (mereka) memilih lari ke luar negeri karena sistem negara maju lebih menjamin masa depan mereka secara manusiawi," katanya.

Dia menekankan bahwa humanisme perlu dikedepankan dalam industri ekraf. Dalam konteks itu, Novita mengutarakan pentingnya membangun kepercayaan para kreator dengan memberikan kepastian perlindungan hukum dan kesehatan.

"Jadi, mereka merasa negara hadir tanpa harus menunggu anggaran besar cair," demikian Novita Hardini.