JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, berbagai pengalaman menghadapi bencana alam yang telah terjadi harus menjadi pembelajaran bagi kita agar mampu memitigasi sejumlah potensi bencana di tanah air.

“Saat ini, kita bukan lagi berhadapan dengan dampak perubahan iklim, tetapi sudah merupakan krisis iklim. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus menjadi antisipasi ke depan,” kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Mitigasi Dampak Cuaca Ekstrem di Awal Tahun 2026 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (21/1).

Menurut Lestari, sejumlah ancaman bencana pada tahun-tahun lalu sejatinya sudah dapat diprediksi oleh para pakar dan lembaga yang kompeten.

Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah data yang diperoleh itu belum menjadi kepedulian masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mengelola data tersebut menjadi langkah dan rencana pencegahan bencana yang tepat.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat bahwa sejumlah langkah berbasis data diharapkan mampu memperkuat mitigasi bencana dengan baik.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI mendorong agar prediksi BMKG yang dirilis secara periodik harus menjadi awal untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan meminimalkan dampaknya yang merusak.

Menurut Rerie, upaya sosialisasi mitigasi bencana di sejumlah wilayah rawan, bantuan tanggap darurat, penyelamatan, hingga pemulihan dari dampak bencana dapat secara konsisten dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem perlindungan setiap warga negara dari ancaman bencana.

Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, mengungkapkan bahwa pada awal 2026 terjadi 140 bencana alam di Indonesia yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi.

Ancaman bencana tersebut, ujar Pangarso, dihadapi di hampir semua provinsi di Indonesia. Ia mengingatkan agar para pemangku kepentingan di tanah air mencermati pola perubahan iklim dalam 10 tahun mendatang agar mampu mengambil langkah antisipasi.

Dalam upaya membangun kepedulian terhadap ancaman bencana, ungkap Pangarso, BNPB aktif mengajak partisipasi masyarakat untuk mengenali risiko-risiko bencana.

Melalui program pembentukan Desa Tangguh Bencana, jelas dia, BNPB mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.

Karena, tegas dia, masyarakat di tingkat lokal merupakan kelompok yang terdampak langsung bila terjadi bencana. Saat ini, jelas Pangarso, telah dibentuk 6.150 Desa Tangguh Bencana di 20 provinsi di Indonesia.

Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG, Achadi Subarkah Raharjo, mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi dipicu oleh cuaca ekstrem.

Menurut Achadi, bencana hidrometeorologi di tanah air dalam 16 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Kecenderungan yang sama, tambah dia, diperkirakan akan terjadi pada tahun-tahun mendatang.

Ia berpendapat, sejatinya potensi bencana di tanah air berpola sehingga seharusnya dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi. Sejumlah faktor pemicu cuaca ekstrem di Indonesia, ujar Achadi, antara lain monsun dan fenomena La Niña yang terjadi di Nusantara.

Direktur Yayasan Skala Indonesia, Trimalaningrum, berpendapat bahwa cuaca ekstrem menjadi bencana ketika masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi, merespons, dan pulih.

Diakui Trimalaningrum, sistem peringatan dini yang diproduksi BMKG semakin kuat. Namun, tambah dia, masih menghadapi tantangan dalam pemahaman, distribusi, dan respons masyarakat.

Selain itu, jelas Trimalaningrum, informasi cuaca yang disajikan harus mudah dipahami.

Sementara itu, dia menilai upaya BNPB dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana masih menghadapi tantangan dalam implementasi di daerah.

“Saya prihatin bila mendengar anggaran kesiapsiagaan BNPB itu nol. Karena membangun kesiapsiagaan bencana itu penting,” ujar Trimalaningrum.