• Info DPR

Pasar Kerja Lesu, Legislator PKB Minta Pemerintah Perkuat UMKM

Agus Mughni Muttaqin | Selasa, 20/01/2026 22:49 WIB
Pasar Kerja Lesu, Legislator PKB Minta Pemerintah Perkuat UMKM Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Chusnunia Chalim. Foto: dpr

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim (Nunik) meminta pemerintah untuk memperkuat program Paket Ekonomi pada 2026 sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Kita harus melakukan penguatan sektor UMKM guna menyerap lapangan kerja dan pengembangan platform ekonomi digital harus segera dilakukan sebagai sumber baru penciptaan peluang kerja di wilayah perkotaan, selain itu percepatan pelaksanaan hilirisasi juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja layak bagi angkatan kerja berpendidikan," kata Nunik dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.

Pasalnya, Nunik menilai tekanan terhadap pasar tenaga kerja Indonesia telah berubah menjadi persoalan struktural yang semakin mengkhawatirkan.

Berdasarkan laporan studi Organisasi Buruh Internasional (ILO), lanjutnya, tingkat pengangguran global di tahun 2026 diperkirakan stagnan dan kaum muda di sejumlah negara berjuang mencari pekerjaan layak.

Hal tersebut tercermin dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan semakin sulitnya pencari kerja baru memperoleh pekerjaan formal, terutama bagi generasi muda.

"Belum lagi dampak perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan ketidakpastian kebijakan perdagangan berisiko semakin merusak pasar kerja," kata Nunik.

Poltikus PKB ini menambahkan bahwa kesulitan mencari pekerjaan kini tidak hanya dialami pekerja yang terkena PHK, tetapi juga lulusan baru yang baru memasuki pasar kerja.

"Kita bisa lihat dari perubahan struktur ketenagakerjaan nasional, di mana proporsi pekerja informal meningkat tajam hingga sekitar 60 persen, sementara pekerja formal menyusut menjadi sekitar 40 persen," kata dia.

Nunik menilai kondisi ini menunjukkan terbatasnya peluang kerja formal di dalam negeri. Dia juga merujuk laporan World Economic Forum (WEF) yang menempatkan ketiadaan peluang ekonomi atau pengangguran sebagai risiko terbesar ekonomi Indonesia dalam dua tahun ke depan atau periode 2026-2028.

Nunik juga mengingatkan ananalisis sejumlah ekonom yang menyatakan bahwa Indonesia mulai mengalami diindustrialisasi di mana kondisi industri manufaktur atau pengolahan hasilnya tidak mencapai 20 persen terhadap PDB.

Sebelumnya, guna mengatasi persoalan lesunya pasar kerja dan tinginya pengangguran pemerintah juga telah melakukan Program Magang Nasional dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi.