JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak, mengatakan perkembangan geopolitik global, termasuk dinamika terbaru antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela harus disikapi dengan kewaspadaan kebijakan, terutama dalam kebijakan ekonomi nasional.

“Meski Indonesia tidak memiliki keterkaitan langsung dengan konflik tersebut, dampak tidak langsungnya dapat dirasakan melalui volatilitas harga minyak dunia, nilai tukar, serta tekanan terhadap APBN,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (8/1).

Menurutnya, dengan tatanan ekonomi global yang saling terhubung, setiap eskalasi geopolitik berpotensi meningkatkan persepsi risiko pasar.

Hal itu kerap direspons dengan fluktuasi harga komoditas strategis, termasuk minyak. Terlebih Indonesia, masih berstatus net importir minyak.

“Saya menilai Pemerintahan Prabowo telah mengambil langkah yang tepat dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal," kata Amin.

"Namun, dinamika global yang semakin kompleks menuntut antisipasi yang lebih sistematis dan terukur, agar gejolak eksternal tidak mengganggu agenda pembangunan nasional,” imbuhnya.

Selain itu, masuknya kepentingan negara-negara besar seperti China dan Rusia dalam isu Venezuela menunjukkan bahwa rivalitas global dapat meningkatkan ketidakpastian pasar secara luas, dan hal itu dapat berdampak terhadap negara berkembang seperti Indonesia.

“Dalam konteks ini, ketahanan APBN menjadi kunci utama. Asumsi makro, terutama harga minyak dan kurs, harus terus dievaluasi dengan pendekatan manajemen risiko yang kuat,” jelasnya.

Ia menilai, APBN harus mampu menyerap guncangan eksternal tanpa mengorbankan belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Terlebih Indonesia saat ini sedang berjuang keras memulihkan sosial ekonomi dan infrastruktur pascabencana Sumatra.

Oleh sebab itu, kata Amin, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, harus diiringi dengan penguatan fondasi ekonomi domestik. Sementara setiap kebijakan ekonomi harus dipastikan berjalan secara hati-hati, antisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Ia pun menegaskan, netralitas dalam konflik global tidak berarti abai terhadap risikonya. Justru, ketahanan energi dan fiskal adalah prasyarat agar Indonesia tetap mampu menjalankan kepentingan nasional secara mandiri.

“Dengan langkah yang tenang dan terukur, Indonesia diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian,” katanya menambahkan.