JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan upaya para elite kekuasaan dalam merampas hak rakyat. Wacana tersebut dikatakannya sebagai niat jahat.

“Para elite dan partai politik sedang berupaya merampas hak rakyat dalam berdemokrasi, khususnya untuk mendapatkan hak pilihnya dalam menentukan kepala daerah, dengan alasan agar tidak terjadi pemborosan,” kata Fernando Emas di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Fernando mengatakan, para elite politik sedang "bermain billiard" ketika melemparkan gagasan terkait dengan Pilkada yang saat ini dipilih secara langsung menjadi ditunjuk oleh Presiden untuk jabatan Gubernur, sedangkan Bupati atau Walikota dipilih oleh DPRD.

Ia meyakini gagasan tersebut bukan hanya sekadar dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar serta kemungkinan akan dilontarkan oleh Ketua Umum partai politik lainnya.

“Gagasan yang dilontarkan tersebut, tentu sudah disepakati oleh pimpinan partai politik. Terutama yang saat ini tergabung dalam koalisi pemerintahan,” katanya.

“Tentu gagasan tersebut bukan hanya tahap pembicaraan tentang mekanisme dan kapan akan mulai di bahas oleh DPR. Partai apa dapat jabatan kepala daerah mana, sangat mungkin sudah dibagi sebagai kesepakatan bersama,” imbuhnya.

Menurutnya memang secara hitung-hitungan, akan ada penghematan anggaran negara karena biaya pemilihan kepala daerah akan sangat kecil karena hanya ditunjuk oleh Presiden dan dipilih oleh DPRD.  Namun tidak akan ada jaminan bahwa korupsi akan hilang dan juga akan terpilih pemimpin daerah yang berkualitas.

“Jangan-jangan anggaran yang selama ini dipakai oleh calon kepala daerah untuk kampanye dan melakukan politik uang untuk membeli suara rakyat akan dialihkan untuk membeli partai politik dan suara anggota DPRD,” ketusnya.

Pemilihan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, menurutnya, semakin membuka peluang bagi partai politik untuk menghadirkan kepala daerah yang tidak dikenal rakyat karena hanya berdasarkan kedekatan dengan pimpinan partai politik. Sehingga sangat mungkin akan semakin berjarak dengan rakyat yang dipimpinnya.

“Saya berharap masyarakat akan melakukan perlawanan terhadap ‘rencana jahat’ para elite politik tersebut supaya jangan terjadi kemunduran politik di negara kita, khususnya dalam pemilihan kepala daerah,” kata Fernando.