JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meyampaikan bahwa pembangunan sistem pendidikan yang responsif terhadap ancaman bencana harus segera dikedepankan sebagai bagian upaya negara untuk melindungi masa depan setiap anak bangsa.

"Wilayah Indonesia yang dikelilingi oleh rangkaian gunung berapi aktif ini merupakan kawasan yang rawan bencana. Karena itu, pengembangan sistem pendidikan yang responsif terhadap ancaman bencana harus diwujudkan," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/12).

Berdasarkan Peta Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2023, terdapat lebih dari 70.000 satuan pendidikan (PAUD hingga SMA/SMK) yang berlokasi di wilayah dengan risiko bahaya sedang hingga tinggi dari berbagai ancaman bencana.

Bahkan, menurut Lestari, Badan Dunia PBB, UNICEF, dalam laporannya menempatkan Indonesia ke dalam 50 negara teratas di dunia yang anak-anaknya paling berisiko terdampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Dengan lebih dari 70.000 sekolah dalam bayang-bayang ancaman bencana, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pengembangan sistem pendidikan, termasuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, harus mampu mengantisipasi sejumlah ancaman bencana yang ada.

Selain itu, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI, kesiapan SDM untuk menjalankan sistem pendidikan yang adaptif terhadap ancaman bencana juga penting untuk diwujudkan.

Menurut Rerie, sejumlah upaya, seperti penguatan kurikulum yang adaptif terhadap bencana, peningkatan literasi kebencanaan, hingga peningkatan keterampilan pengajar dalam menerapkan manajemen stres dalam menghadapi dampak bencana, harus segera direalisasikan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatra menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan sistem pendidikan yang mampu mengantisipasi dampak ancaman bencana demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa.