JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun mengatakan dirinya telah mengikuti kunjungan kerja reses Komisi V DPR ke sejumlah titik lokasi bencana di Kota Padang, Sumatera Barat, untuk melihat langsung kondisi pascabencana yang masih menyisakan tantangan besar bagi masyarakat. 

Menurut Boyman, fokus utama saat ini adalah memastikan keselamatan dan kenyamanan warga yang terdampak. Ia menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya menyoroti perbaikan infrastruktur, tetapi juga kepentingan kemanusiaan.

Ia menilai bahwa penanganan terhadap masyarakat yang mengungsi harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari kesehatan, kenyamanan, hingga ketersediaan makanan.

“Saya selalu menanyakan bagaimana kondisi para pengungsi, tentang kesehatannya, kenyamanannya, bahkan makanannya,” ujar Boyman dalam keterangannya dikutip pada Sabtu (13/12).

Usai mengikuti tinjauan ke tiga titik bencana yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan jembatan Trans Riau, Rabu (10/12/2025), Ia menekankan bahwa tanggap darurat harus dijalankan secara jelas, dengan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian yang terukur.

Politisi Fraksi PAN ini juga menyoroti pentingnya percepatan pemulihan fasilitas dasar seperti air bersih, kelistrikan, hingga lampu jalan. Ia menyebut kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan faktor penting yang menentukan keamanan dan kenyamanan masyarakat di masa tanggap darurat.

Selain itu, ia menekankan urgensi pembenahan akses jalan yang terputus dan mengganggu konektivitas antar kabupaten di Sumatera Barat. Ia menyebutkan bahwa akses yang terhambat akan memperlambat distribusi logistik serta pelayanan dasar bagi masyarakat.

Menurut Boyman, kejadian luar biasa seperti bencana di Padang tidak boleh ditangani dengan pola biasa. Pemerintah pusat harus segera turun tangan dan tidak menunggu laporan dari daerah. Ia menegaskan pentingnya langkah cepat dan responsif dari semua pihak yang terkait.

Ia juga menyampaikan permintaan kepada Presiden agar segera menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) terkait bantuan keuangan untuk rehabilitasi pembangunan yang rusak akibat bencana. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses pemulihan di Sumatera Barat.

Dengan penguatan peran pemerintah pusat dan percepatan pelaksanaan tanggap darurat, Boyman berharap seluruh titik terdampak dapat segera dipulihkan agar masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas secara normal.