JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang mendukung ditetapkannya tanggal 14 Desember sebagai Hari Internasional Menentang Kolonialisme dalam Segala Bentuk dan Manifestasinya bersama mayoritas mutlak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

HNW berharap agar Indonesia lebih aktif dan progresif bersama 116 negara yang mendukung Resolusi PBB itu dengan melakukan manuver dan lobi politik untuk menghapuskan penjajahan di dunia, termasuk di Palestina, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945.

“Sikap Pemerintah Indonesia yang konsisten berada di ‘blok’ menolak penjajahan itu perlu diapresiasi, bersama mayoritas anggota PBB di Majelis Umum PBB menyepakati mengeluarkan resolusi menentang segala bentuk kolonialisme/penjajahan tersebut. Dan dari seluruh negara anggota PBB, hanya dua negara yang menolak, yakni Israel dan Amerika Serikat," ujar HNW melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (9/12).

"Sementara dari 54 negara yang abstain, sebagian besarnya seperti Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Perancis, Portugal, Kanada, Swedia, Irlandia, dan lain-lain adalah negara-negara yang sudah menyatakan resmi pengakuan atas Palestina sebagai negara merdeka, yang artinya juga menolak penjajahan atas Palestina,” ujar HNW lagi.

Resolusi tersebut tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/79/115 yang diadopsi pada 4 Desember 2025 lalu.

HNW mengatakan bahwa dengan ditetapkannya tanggal 14 Desember sebagai Hari Internasional Menentang Kolonialisme dalam Segala Bentuk dan Manifestasinya yang akan mulai diperingati pada 2025 ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat dunia bersama-sama menolak segala bentuk penjajahan dan terus berupaya memerdekakan kawasan/bangsa yang saat ini masih terjajah secara fisik dan nyata, yakni Palestina.

“Penting ditetapkannya peringatan hari internasional melawan kolonialisme ini, tapi lebih penting lagi ke depannya tidak hanya peringatan seremonial belaka. Tetapi perlu dilakukan upaya konkret bersama untuk melakukan kegiatan yang lebih aktif dan serius untuk mewujudkan penghapusan penjajahan/kolonialisme di muka bumi," ujar dia.

"Dan Indonesia, yang konstitusinya secara tegas mengamanatkan dihapuskannya segala bentuk penjajahan di muka bumi, harusnya dengan adanya Resolusi PBB tersebut bisa tampil lebih aktif di garda terdepan untuk memperjuangkan penentangan terhadap segala bentuk kolonialisme seperti yang dilakukan Israel atas Palestina,” ujar HNW menambahkan.

Lebih lanjut, HNW menambahkan adanya 116 negara anggota PBB yang mendukung peringatan hari tersebut merupakan modal besar untuk kerja sama lebih erat lagi dalam memperjuangkan penghapusan penjajahan dan kemerdekaan Palestina.

“116 negara itu adalah mayoritas mutlak dari anggota PBB. Mereka penting konsisten hingga bisa bekerja sama lebih kuat untuk melakukan aksi nyata menolak segala bentuk penjajahan termasuk penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina, sehingga segera terwujud Palestina merdeka,” ujarnya.

Sedangkan 54 negara yang menyatakan abstain tetapi sebagian besarnya sudah menyatakan mendukung Palestina sebagai negara merdeka, perlu lebih diyakinkan kembali bahwa Peringatan Hari Internasional Menentang Segala Bentuk Penjajahan dan Manifestasinya ini sangat penting untuk kembali mewujudkan tata tertib dunia yang lebih adil sehingga terwujudnya keamanan dan perdamaian yang abadi.

“Bukan hanya 54 negara itu, Amerika Serikat yang menolak juga perlu diyakinkan karena bila terus bertindak sebagai sekutu Israel, pihak yang telah dinilai bermasalah oleh ICJ, ICC, dan berbagai lembaga internasional serta opini publik, maka hal itu hanya akan merugikan kepentingan nasional dan internasional AS,” ujarnya.

Sikap AS yang berulang kali membackup Israel dalam berbagai resolusi PBB, seperti resolusi bahwa makanan adalah hak asasi manusia dan resolusi menghentikan genosida, serta terakhir resolusi hari internasional menentang penjajahan ini dapat makin memperburuk citra AS di mata dunia internasional.

“Dan ini jelas akan makin merusak citra AS yang sedang berusaha dibangun oleh Presiden Donald Trump melalui segala slogan dan jargon inisiator perdamaian, apalagi untuk mendapatkan penghargaan prestisius; hadiah Nobel,” tegasnya.

“Lebih baik bersama mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB, AS membuka lembaran sejarah baru, memaksimalkan momentum tanggal 14 Desember sebagai hari monumental menolak penjajahan dalam segala bentuknya, termasuk penjajahan oleh Israel, dan mengakui kemerdekaan Palestina sebagaimana yang disikapi oleh mayoritas warga AS, untuk bisa hadirnya perdamaian yang diharapkan,” pungkasnya.