JAKARTA - Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Endipat Wijaya, mendorong perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar mengelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Dorongan ini Endipat Wijaya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI sampaikan saat bertemu dengan Direksi PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (1/12/2025).

“Melalui kunjungan ini, dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI atas tata kelola KUR di BNI, kami mengharapkan penyaluran KUR tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bantuan kredit permodalan kepada UMKM,” ujar Endipat dalam keterangan resmi.

Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa pihaknya menyerap berbagai masukan terkait pelaksanaan program KUR, termasuk persoalan data nasabah UMKM hingga koordinasi antar instansi perbankan. Menurutnya, hal ini penting agar ke depan tidak terjadi lagi miskomunikasi antara bank-bank Himbara dan kementerian terkait.

“Kita juga perlu menjelaskan kepada masyarakat luas bahwa KUR ini merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan kredit permodalan di bawah 100 juta tanpa agunan kepada UMKM, dengan bunga rendah karena disubsidi oleh pemerintah,” tegas Legislator asal Dapil Kepulauan Riau tersebut.

Endipat berharap penyaluran KUR yang lebih transparan dan tepat sasaran dapat membantu masyarakat membangun serta mengembangkan usaha melalui dukungan permodalan berbunga rendah dari perbankan milik negara.

Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka penelaahan tata kelola KUR ini dipimpin oleh Endipat Wijaya (Ketua Tim/Wakil Ketua/F-Partai Gerindra), bersama Andi Achmad Dara (Wakil Ketua/F-PG), Amin, Ak (Wakil Ketua/F-PKS), Musthofa (F-PDIP), Shohibul Imam (F-PNasdem), Bertu Merlas (F-PKB), Eka Widodo (F-PKB), serta Primus Yustisio (F-PAN).