JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat harus dibangun sebagai dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945.

"Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat," kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/11).

Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang memengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI berharap keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing.

Di sisi lain, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi.

Sementara itu, Pelaksana Harian Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab, mengungkapkan BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim.

Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, menunjukkan bahwa dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah, tambah dia, semakin nyata.

Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO₂ di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO₂ di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm.

Kondisi tersebut, tegas dia, bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan.

Data cuaca dan iklim yang akurat, tambah Fachri, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut.

Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, mengungkapkan hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi.

Dengan kondisi itu, Agus berharap bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana, karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat dan didominasi bencana hidrometeorologi.

Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa dapat ditekan.

Sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas dia, penting untuk ditingkatkan.