JAKARTA - Triwulan III tahun 2025, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun jadi sebesar 424,4 miliar dolar AS, dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan II 2025 sebesar 432,3 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN Indonesia terkontraksi 0,6 persen year on year (yoy) pada triwulan III 2025, menurun dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 6,4 persen (yoy).

Posisi ULN pemerintah pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 210,1 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 2,9 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0 persen (yoy) pada triwulan II 2025.

Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Ramdan menyampaikan bahwa ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel.

Pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,1 persen dari total ULN Pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,7 persen); jasa pendidikan (17,0 persen), konstruksi (10,7 persen); transportasi dan pergudangan (8,2 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (7,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Ramdan menyampaikan bahwa ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel.

Pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.