Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id
JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa isu Palestina bukan sekadar urusan politik luar negeri, melainkan amanat konstitusi dan suara nurani bangsa Indonesia.
Penegasan itu Mardani Ali Sera sampaikan saat berpidato memberikan sambutan dalam kegiatan Asia-Pacific Dialogue for Palestine yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Ia mengingatkan bahwa sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah berkomitmen menentang segala bentuk penjajahan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Bagi Indonesia, perjuangan untuk Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi dan panggilan moral bangsa.
"Melalui diplomasi parlemen, DPR RI terus membawa suara rakyat Indonesia di berbagai forum internasional untuk menegakkan hukum internasional dan akuntabilitas kemanusiaan," kata Mardani.
Dalam pidatonya, Mardani juga menekankan bahwa forum ini bukan sekadar kegiatan diplomatik, melainkan upaya membangun sinergi nyata antara parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil sebagai tiga pilar utama dalam advokasi kemanusiaan.
"Diplomasi yang kuat harus berbasis pada pengetahuan dan riset yang kredibel. Riset memperkuat diplomasi, sementara diplomasi yang kokoh membuka ruang bagi hasil penelitian untuk memengaruhi kebijakan global," ujar Mardani.
Legislator dari Fraksi PKS ini juga menyoroti pentingnya forum ini sebagai bentuk solidaritas konkret kawasan Asia-Pasifik terhadap Palestina. "Kolaborasi lintas sektor dapat melahirkan gerakan global untuk keadilan yang berakar pada nilai kemanusiaan dan pengetahuan," kata dia.
Forum yang dihadiri tokoh lintas negara, akademisi, dan organisasi kemanusiaan dari kawasan Asia-Pasifik ini juga menandai penguatan kerja sama lintas sektor dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarno T. Abdul Latim, serta Wakil Sekretaris Jenderal Global Coallition for Al-Quds and Palestine (Koalisi Internasional Bela Al-Quds dan Palestina), Ziyad Boumakhla.