• Info DPR

Waka DPR Cucun Sebut Kasus Tayangan Trans7 Jadi Pelajaran

Agus Mughni Muttaqin | Sabtu, 18/10/2025 19:45 WIB
Waka DPR Cucun Sebut Kasus Tayangan Trans7 Jadi Pelajaran Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (Foto: Ist/Katakini.com)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyebut polemik tayangan Exposé Uncensored di Trans 7 harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak, terutama pelaku industri media, untuk menjaga nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan dalam ruang publik Indonesia.

“Ini merupakan satu catatan pelajaran sejarah bagi kita semua, bagaimana kita hidup di Republik tercinta ini, menjunjung tinggi asas-asas kehidupan berbangsa dan bernegara, saling menghargai, saling menghormati, serta memahami tentang kebhinekaan,” ujar Cucun dalam keterangan tertulis DPR, dikutip pada Sabtu (18/10).

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10), Cucun mengingatkan bahwa ruang publik, baik televisi, radio, maupun media sosial, memiliki tanggung jawab besar terhadap harmoni sosial.

Menurut Cucun, seluruh pelaku industri penyiaran harus memahami batasan dalam mengekspresikan pendapat dan memproduksi konten agar tidak menyinggung kelompok masyarakat tertentu.

“Ruang publik harus menjadi catatan bagi semua, baik industri TV, radio, maupun media sosial. Ada batasan-batasan hak dalam menyampaikan pendapat atau produksi media yang harus dipatuhi,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebebasan media tidak boleh dipisahkan dari aturan etik dan hukum yang telah menjadi kesepakatan nasional.

“Semua industri yang menayangkan konten publik harus berpedoman pada code of conduct, kode etik, dan regulasi hukum yang telah disepakati bersama,” ujar Legislator Fraksi PKB itu.

Dalam kesempatan tersebut, Cucun juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah bertindak cepat dalam merespons aduan masyarakat dan menjatuhkan sanksi terhadap tayangan yang dianggap melanggar norma sosial. Ia menilai langkah tegas KPI merupakan bentuk nyata dari komitmen menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial.

“Kami di DPR telah mendengarkan langsung paparan dari Komdigi, KPI, dan pihak Trans7. Respon KPI luar biasa cepat untuk memastikan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang tersakiti oleh tayangan di ruang publik,” ujarnya.

Cucun menutup dengan ajakan agar seluruh pemangku kepentingan di dunia penyiaran menjadikan peristiwa ini sebagai momentum memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya keberagaman.

“Tidak boleh ada satu kelompok pun yang tersinggung atau disakiti. Kita harus menjadikan ruang publik sebagai tempat yang mencerminkan kemajemukan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” tutupnya.