JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa infrastruktur pertanian berperan krusial menentukan kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional.

Menurut Saan Mustopa, persoalan utama yang dihadapi para petani bukan hanya soal produksi, melainkan biaya distribusi yang tinggi akibat buruknya akses jalan dan irigasi dari hulu hingga hilir.

“Kalau jalannya rusak, ongkos angkut jadi mahal. Akibatnya harga di tingkat petani jatuh, tapi harga di pasar naik. Jadi infrastruktur bukan sekadar jalan, tapi penentu nasib petani dan harga pangan,” ujar Saan di sela-sela agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10).

Saan mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah lumbung pangan seperti Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Musi Banyuasin yang kerap menghadapi tantangan biaya logistik tinggi. Mobil pengangkut gabah atau beras, paparnya, seharusnya bisa bolak-balik sepuluh kali dalam sehari tetapi kondisi jalan yang rusak parah, membuat frekuensi itu menurun hingga setengahnya.

“Ini berdampak langsung pada harga jual petani. Ongkos distribusi yang tinggi membuat harga gabah di petani tertekan. Akhirnya keuntungan petani menurun, sementara harga di pasar justru naik karena rantai pasok terganggu,” jelasnya.

Menurut data Kementerian Pertanian 2025, biaya logistik sektor pertanian di Indonesia masih menyumbang hingga 25–30 persen dari total biaya produksi. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN lain seperti Thailand dan Vietnam yang rata-rata hanya 10–15 persen.

Di sisi lain, Kementerian PU mencatat masih ada sekitar 43 persen jalan produksi pertanian di Indonesia masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat, termasuk di sejumlah daerah penghasil beras di Sumatera Selatan.

Oleh karena itu, Saan menekankan, infrastruktur pertanian tidak bisa dilihat hanya sebatas proyek pembangunan jalan, melainkan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional. Berangkat dari temuan ini, DPR bersama pemerintah akan memperkuat sinergi lintas kementerian untuk memastikan konektivitas antara lahan, sentra produksi, dan pasar berjalan efektif.

Ia juga menambahkan, Presiden Prabowo Subianto kini menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan penuh pada tahun 2027 dan menjadi lumbung pangan dunia. Guna mencapai itu, menurut Saan, pemerintah harus memastikan dukungan infrastruktur berjalan paralel dengan peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

“Kalau jalannya bagus, air lancar, pupuk tersedia, maka petani akan untung. Dan kalau petani untung, pangan kita stabil. Jadi, membangun infrastruktur pertanian sama artinya dengan membangun kedaulatan pangan bangsa,” tandas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.