MYANMAR - Pemimpin junta Myanmar mengakui bahwa pemerintahan yang didukung militer tidak akan dapat menyelenggarakan pemilihan umum mendatang di seluruh negeri, karena perang saudara yang dipicu oleh kudeta 2021 masih berkecamuk.

Para kritikus dan banyak negara Barat memandang pemilu tersebut—yang dijadwalkan dimulai pada akhir Desember dan yang pertama sejak kudeta—sebagai upaya palsu untuk melegitimasi kekuasaan militer melalui partai-partai politik proksi. Puluhan partai anti-junta dilarang atau menolak untuk berpartisipasi.

Negara Asia Tenggara ini telah dilanda kekacauan sejak kudeta, yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dan memicu pemberontakan bersenjata nasional yang telah merebut sebagian besar wilayah dari militer.

Pernyataan Min Aung Hlaing merupakan pengakuan publik pertamanya bahwa pemilu tidak dapat sepenuhnya inklusif, beberapa hari setelah ia bertemu dengan menteri luar negeri Malaysia dan menjelang pertemuan puncak 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

"Kita tidak bisa menyelenggarakan pemilu di mana pun 100%," ujar Min Aung Hlaing dalam pidato yang disiarkan di TV pemerintah dari ibu kota Naypyitaw, seraya menambahkan bahwa pemilu sela akan menyusul di beberapa daerah setelah pemerintahan baru terbentuk.

Junta militer hanya mampu melakukan sensus lapangan secara menyeluruh untuk menghasilkan daftar pemilih di 145 dari 330 kotamadya di negara itu, menurut laporan sensus bulan Desember yang menyebutkan total populasi Myanmar mencapai 51,3 juta jiwa.

Aturan saat ini mewajibkan partai politik untuk memenuhi ambang batas tinggi, yaitu minimal 50.000 anggota dan dana 100 juta kyat ($47.762,33), sehingga hanya tersisa enam partai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu mendatang di seluruh negeri.

Junta militer telah mengundang negara-negara ASEAN untuk mengirimkan pemantau pemilu, yang akan dimulai pada 28 Desember dan akan berlanjut secara bertahap hingga Januari. ASEAN diperkirakan akan membahas permintaan tersebut dalam pertemuan puncaknya akhir bulan ini. Malaysia adalah ketua ASEAN saat ini, yang juga mencakup Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.