JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti besarnya alokasi transfer ke daerah yang mencapai Rp650 triliun, namun dinilai belum berdampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja di tingkat bawah.

Menurut Andi, meski pemerintah telah menggulirkan program nasional seperti makan bergizi gratis, daerah tidak memiliki program padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja, khususnya unskilled. Kondisi ini, kata dia, berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.

Karenya, Politisi Fraksi PAN ini mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menggenjot program padat karya. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan enam Direktur Jenderal Kemenkeu di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

“Walaupun ada program makan bergizi gratis, tetapi program yang padat karya itu tidak ada. Apa artinya kalau program padat karya tidak ada di level paling bawah? Artinya tidak ada lapangan pekerjaan untuk kelompok yang unskilled. Dampaknya, daya beli menurun. Ini perlu dipikirkan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Andi Yuliani dalam keterangan tertulis.

Ia mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah pusat tidak cukup hanya dilihat dari angka makro, tetapi juga harus diukur dari dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat di daerah.

Andi Yuliani menambahkan, berkurangnya transfer ke daerah membuat banyak pemerintah daerah justru menempuh kebijakan menaikkan pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini, menurutnya, bisa memicu keresahan sosial.

“Sekarang karena transfer ke daerah berkurang, daerah menaikkan pajak. Itu yang sering memicu demo-demo di berbagai daerah,” ujar dia.

Selain itu, Andi juga menyoroti dukungan fiskal terhadap UMKM, sektor pariwisata, serta alokasi dana untuk proyek strategis nasional (PSN). Ia meminta Kementerian Keuangan lebih jelas dalam menjabarkan prioritas PSN, termasuk program perumahan rakyat atau proyek lain yang membutuhkan pendanaan tanah.

“Kita harapkan sektor perhotelan, restoran, dan UMKM yang sekarang sangat suram bisa mendapatkan dukungan. Pertanyaannya, program fiskal apa yang sudah disiapkan? Apakah ada insentif kredit, relaksasi pajak, atau dukungan lain? Ini penting karena kebijakan ada di Kemenkeu,” ujarnya.

Lebih jauh, Andi mendorong adanya koordinasi lintas direktorat jenderal di Kemenkeu agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, mekanisme joint effort activity diperlukan untuk memperkuat capaian outcome dan efisiensi anggaran.

“Kalau dijalankan sendiri-sendiri, tahun depan permintaan anggaran dukungan manajemen pasti meningkat. Tapi kalau ada model joint effort activity, akan lebih efisien dan berdampak nyata,” pungkasnya.