JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan langkah stabilisasi pasokan dan harga beras terus berjalan masif di berbagai daerah, khususnya di 214 kabupaten dan kota yang harga beras masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menegaskan, intervensi dilakukan secara spesifik melalui penyaluran beras Perum Bulog yang dijual lebih murah dari harga pasar.

“Kalau HET untuk beras medium di zona 1 itu Rp 13.500 per kilogram, maka Bulog hadir dengan beras seharga Rp 12.500 per kilogram. Dengan begitu, masyarakat punya akses ke beras lebih murah dan ini diharapkan memberi dampak nyata dalam menekan harga di pasaran,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Selain intervensi harga, Bulog sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional juga terus menyempurnakan penyaluran bantuan pangan (banpang) beras kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini sudah terealisasi hampir 99 persen, di mana setiap keluarga menerima 20 kilogram beras.

“Ini bantuan yang langsung menyasar masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus menjaga daya beli mereka di tengah dinamika harga,” tambah Arief.

Lebih lanjut Arief menjelaskan bahwa kenaikan harga beras medium dari Rp 12.500 menjadi Rp 13.500 per kilogram merupakan bentuk penyesuaian wajar mengikuti perkembangan harga gabah di tingkat petani yang kini berada di kisaran Rp 6.500–Rp 7.000 per kilogram. Menurutnya, penyesuaian ini penting agar rantai usaha tani hingga penggilingan tetap berkelanjutan.

“Kalau harga gabah tinggi, maka harga beras medium pun perlu menyesuaikan. Yang penting, Bulog hadir untuk memberikan opsi harga lebih murah kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa kondisi pangan nasional saat ini berada dalam tren positif. Produksi beras nasional hingga Oktober 2025 dapat mencapai 31,04 juta ton dan diperkirakan menembus 34 juta ton sepanjang tahun. Ini naik signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Yang terpenting, tahun ini Indonesia tidak melakukan impor beras dan justru memiliki stok berlimpah. Ini patut kita syukuri sebagai buah dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Rakor Pengendalian Inflasi, Selasa (2/9/2025), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras merupakan sinyal  yang baik dari program intervensi stabilisasi pangan yang terus digalakkan pemerintah. Namun demikian, program intervensi beras akan diintensifkan pada kabupaten/kota yang masih mengalami kenaikan harga beras. 

“Jumlah daerah yang harga berasnya turun meningkat dari 51 menjadi 58 kabupaten/kota. Ini artinya Gerakan Pangan Murah yang kita lakukan bersama berjalan efektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Meski begitu, masih ada 214 kabupaten/kota yang harga berasnya berada di atas harga acuan pemerintah. Minggu ini kami akan fokus ke daerah-daerah tersebut dengan langkah bersama yang melibatkan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kementerian Pertanian,” ujar Mendagri Tito.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan, untuk menindaklanjuti hasil rakor inflasi tersebut, Ketut mengatakan akan segera menggelar koordinasi dengan seluruh daerah, khususnya 214 kabupaten/kota yang menjadi target penurunan.

“Kami akan segera intervensi. Oleh karena itu, kami besok (3/9/2025) akan mengundang seluruh daerah dan stakeholder terkait, dengan fokus pada 214 kabupaten/kota tersebut untuk intervensi stabilisasi pangan,” ujar Ketut.