JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengajak semua pihak untuk merefleksikan moral konstitusional menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan RI. Khususnya dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“MPR mengajak semua elemen bangsa meneguhkan kembali komitmen terhadap agenda pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001,” kata Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam kesempatan itu, Muzani turut menyampaikan apresiasi atas upaya  Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam menindak kasus-kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas.

“Ini langkah awal yang patut didukung secara konsisten oleh semua pihak,” Muzani.

Sebab, kata Muzani, korupsi bukanlah sekadar kejahatan hukum atau finansial. Melainkan pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan dan demokrasi.

“Merusak legitimasi negara dan menghancurkan harapan generasi masa depan. Ia (korupsi) menodai ruh kebangsaan kita sendiri,” kata dia.

Muzani pun berharap etika kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 harus diwujudkan dalam perilaku politik yang jujur, pemerintahan yang bersih, hukum berkeadilan.

“Serta budaya ilmu dan ekologi yang berkelanjutan,” kata Muzani.