JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Kementerian Sosial (Kemensos) sepakat memperkuat sinergi program melalui rencana pendirian Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi.

Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi keluarga tidak mampu, terutama di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar).

"Kami sangat mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat. Ini yang dibutuhkan masyarakat kita di kawasan transmigrasi, terutama di Papua yang angka kemiskinannya masih tinggi," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kemensos, Kamis (7/8/2025).

Mentrans menilai konsep boarding school dalam Sekolah Rakyat sangat tepat untuk kawasan transmigrasi, terutama di Papua. Hal ini menjawab fenomena rendahnya daya serap pendidikan di daerah tersebut.

"Kami tengah menyiapkan pilot project Sekolah Rakyat di Papua Pegunungan, khususnya Wamena dan Yahukimo, serta menjajaki potensi pengembangan di Sumba Timur," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif negara untuk memuliakan rakyat miskin.
Mengingat, kata dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistka (BPS), masih ada sekitar 3 juta anak Indonesia yang belum menerima pendidikan secara optimal, sehingga Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret.

"Presiden memberi arahan agar negara membuka akses seluas-luasnya kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang optimal," ujar Mensos.

Saat ini, sudah ada 63 Sekolah Rakyat yang beroperasi. Per 15 Agustus 2025, ditargetkan mencapai 100 sekolah dan 159 sekolah pada awal September, dengan total daya tampung lebih dari 15.000 siswa.

Setiap peserta didik akan mendapatkan makan bergizi tiga kali sehari dan menjalani asesmen untuk medeteksi bakat anak dalam waktu singkat dengan teknologi berbasis AI.