JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon, meminta para perusahaan tambang membuka ruang kolaborasi dan turut melibatkan warga lokal yang berada di sekitar tambang. Menurutnya, jika dikelola bersama, tambang bisa ikut menggerakkan ekonomi warga lokal.

Dalam kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (19/6), Sharon menekankan bahwa perusahaan tambang tidak bisa bekerja sendiri dan harus membuka ruang kolaborasi dengan warga sekitar.

"Kegiatan tambang jangan hanya dilihat dari sisi teknis dan keuntungan ekonomi semata. Kita bicara soal tanah yang digarap, lingkungan yang terpengaruh, dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Mereka harus diajak bicara, dilibatkan, bahkan menjadi pelaku aktif," ujar Sharon, dalam keterangannya pada Minggu (22/6).

Sahron juga menekankan keterlibatan masyarakat tidak boleh sebatas penerima manfaat program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Menurutnya, warga harus dilibatkan sejak perencanaan atau bagian dari strategi inti operasional hingga pengelolaan kegiatan pascatambang.

"Saya mendorong perusahaan tambang untuk benar-benar membuka ruang kolaborasi. Jangan jadikan masyarakat hanya sebagai penerima program. Ajak mereka dari awal, libatkan dalam proses, dan beri akses untuk mengelola lahan atau usaha bersama," ujar dia.

Sharon juga menyinggung pentingnya pemanfaatan lahan bekas tambang untuk kegiatan produktif yang berkelanjutan. Dia menyebut bahwa banyak lahan bekas tambang yang bisa diubah menjadi lahan pertanian, padang rumput untuk peternakan, atau bahkan pusat pelatihan kerja bagi generasi muda lokal.

"Kalau pascatambang dikelola dengan serius, itu bisa jadi sumber ekonomi baru yang bahkan lebih tahan lama dari aktivitas tambangnya sendiri," legislator Partai Nasdem itu menambahkan.

Kalimantan Timur masih menjadi pusat perhatian karena tingginya intensitas aktivitas pertambangan. Komisi XII DPR RI melalui kunjungan kerja ini ingin memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya membawa keuntungan bagi negara dan perusahaan, tetapi juga bagi rakyat yang hidup berdampingan langsung dengan industri tersebut.