JAKARTA – Strategi pemerintah dalam penstabilan harga pangan pokok strategis akan turut dilaksanakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penyebaran Koperasi Merah Putih yang ada di penjuru Indonesia juga dinilai dapat meringkas rantai pasok pangan, sehingga masyarakat dapat memperoleh harga pangan yang lebih terjangkau.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) I Gusti Ketut Astawa mengungkapkannya saat ditemui usai mengikuti rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta pada Rabu (4/6/2025).

"Tentunya yang dapat paling cepat dan singkat dibentuk dalam ekosistem usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah gerai pangan. Kami di Badan Pangan Nasional juga sudah mengumpulkan beberapa pemasok pangan, baik BUMN maupun swasta. Jadi langkah ini juga untuk memotong rantai pasok," kata Ketut.

"Nanti untuk Koperasi Merah Putih, kita bisa potong, jadi bisa langsung dapat pasokan dari petani dan peternak. Dengan begitu, harganya pasti akan lebih murah. Kita perkuat kesiapan terutama BUMN untuk bisa memenuhi koperasi," jelasnya.

Di samping itu, Ketut turut mengungkapkan rencana program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras yang akan turut disalurkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ketut bilang langkah ini diperlukan agar kebermanfaatan intervensi pemerintah dapat semakin terasa lebih luas di masyarakat.

"Termasuk ke depannya nanti dalam rangka SPHP beras, bisa melalui Kopdes akan lebih baik, sehingga langsung akan dirasakan oleh masyarakat desa. Dengan adanya SPHP pula, beras medium di Kopdes akan mempermudah efektivitas intervensi pemerintah untuk distribusi beras yang sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi)," urai Ketut.

Senada dengan itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi saat dijumpai terpisah, mengatakan perluasan saluran program intervensi beras, penting dilakukan agar dapat mendorong peningkatan ekonomi. Perluasan tersebut juga pasti akan berdampak positif terhadap pengendalian inflasi pangan.

"Kita punya Bapak Presiden Prabowo Subianto yang paham sekali distribusi pangan, paham sekali produksi pangan. Hatinya ada di petani dan di peternak," sebut Arief.

"Nah rencana kita di bidang pangan nanti bahwa SPHP juga akan disalurkan ke sana. Mungkin bantuan pangan kalau memungkinkan, kita salurkan juga dari sana," bebernya.

Arief bilang dengan kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diyakini dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa. Roda ekonomi di desa mesti bergerak secara kontinyu dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat itu sendiri.

"Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di lokasi 80 ribu koperasi itu. Jadi ekonomi di setiap pedesaan itu akan bergerak," katanya.

"Kita harus mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Harus berdasarkan captive market yang sudah ada. Misalnya 280 juta penduduk Indonesia itu kan perlu padi, perlu beras. Jadi Kopdes nanti harus menyiapkan barang-barang yang diperlukan masyarakat," pungkas Arief.

Berkaitan dengan itu, kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia terhadap beras selama setahun diperkirakan oleh NFA dapat mencapai 30,9 juta ton. Total kebutuhan konsumsi tersebut mampu disokong oleh produksi beras dalam negeri 2025 ini yang diproyeksikan dapat menorehkan total selama setahun di angka 32,3 juta ton.

Adanya surplus produksi dan konsumsi beras tersebut pun mendorong Indonesia dapat kembali melaksanakan ekspor beras ke negara sahabat. Hingga April 2025, NFA mencatat realisasi ekspor beras Indonesia telah terlaksana 5,81 ton yang salah satunya ditujukan ke Arab Saudi untuk jamaah haji dan umroh asal Indonesia.