BOGOR—Salah satu langkah startegis yang diambil Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) sebagai implementasi Asta Cita 2 Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional adalah melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Lokal.

“Kita juga merangkul pemerintah daerah serta dinas pangan terkait untuk semakin mengoptimalisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta terjangkau oleh masyarakat, dengan mengeluarkan kebijakan daerah yang mendukung pola konsumsi pangan ideal berbasis pangan lokal.” jelas Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA, Rinna Syawal pada kegiatan Launching Program SEHAT di Kabupaten Bogor, Selasa (20/5/2025).

Rinna mengapresiasi langkah konkret yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor tersebut. Menurutnya kebijakan yang dikemas dalam program kreatif dapat lebih mudah diterima masyarakat dengan tetap menyentuh langsung kebutuhan mereka. Kualitas sumberdaya manusia (SDM) diharapakan juga akan meningkat sejalan dengan semakin banyak masyarakat yang mendukung penderasan pola konsumsi pangan lokal melalui kebijakan daerah yang ada.

“Tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Bogor saat ini adalah rendahnya tingkat konsumsi pangan yang ideal di kalangan masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas gizi. Oleh karena itu, kehadiran program-program yang berfokus pada penguatan konsumsi pangan lokal menjadi semakin relevan dan strategis.” ungkap Rinna.

Diketahui skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2024, Kabupaten Bogor berada di urutan ke-25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan skor 87,12. Adapun untuk Provinsi Jawa Barat sendiri, kualitas konsumsi umbi-umbian dan kacang-kacangan tercatat masih jauh di bawah standar ideal. Yakni 1,9 dari standar ideal 6,0 untuk umbi-umbian dan 3,6 dari standar ideal 5,0 untuk kacang-kacangan.

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi ditemui di kantor NFA, menegaskan perlunya kehadiran pemerintah. Bukan hanya sebagai regulator, namun juga sebagai fasilitator yang memastikan pangan lokal tampil menarik, kompetitif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Fokusnya sederhana, bagaimana pangan lokal bisa benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat. Bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal akses dan kebiasaan sehari-hari. Kalau kita ingin pangan lokal dicintai, maka harus mudah didapat, harga terjangkau, dan punya nilai—baik dari sisi gizi maupun cita rasa.” jelas Arief.

Adapun pada kegiatan Launching Program SEHAT dihadiri 300 peserta yang terdiri dari Lembaga PBB-UNDP (United Nations Development Programme) Kepala Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Bogor, Camat se-Kabupaten Bogor, Ketua TP-PKK Kecamatan se-Kabupaten Bogor, dan 2 Desa B2SA di Kabupaten Bogor.