JAKARTA – Aspek keberlanjutan bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu topik bahasan dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada Jumat (16/5/2025). Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menggagas pelibatan PT Pos Indonesia untuk mendukung aspek tersebut.

"Strategi ke depan karena Koperasi Desa Merah Putih mesti sustain, jadi kalau boleh, perlu ada pilot project seperti yang kita lakukan bersama Pos Indonesia saat Ramadan lalu. Dari pilot project itu bisa di copy paste langsung, karena Pos punya sekian banyak lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia," terang Arief.

"Jadi perlu ada seperti mini distribution center bagi Koperasi Desa Merah Putih. Kantor Pos itu sudah banyak sekali. Kemarin saat Operasi Pasar Pangan Murah menjelang dan selama Ramadan, kita bisa sampai hampir 4 ribuan lokasi, sehingga PT Pos agar bisa bersama kita untuk dukung program Koperasi Desa Merah Putih ini," sebutnya.

Adapun program Operasi Pasar Pangan Murah yang dimulai pada 24 Maret hingga penghujung bulan Ramadan telah merambah ke berbagai wilayah Indonesia dengan mengoptimalkan jaringan kantor PT Pos Indonesia. Program ini telah dilaksanakan secara kolaboratif dengan BUMN pangan dan private sector hingga mencapai 3.751 titik.

Hasilnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan secara tahunan sepanjang Maret dan April tahun ini lebih melandai dibandingkan tahun lalu. Untuk diketahui, inflasi pangan di momentum Ramadan dan Idulfitri 2024 tercatat cukup tinggi.

Inflasi pangan secara tahunan di Maret dan April 2025 yang merupakan momentum Ramadan dan Idulfitri, dilaporkan BPS berada di level 0,37 persen dan 0,64 persen. Sementara di bulan yang sama di tahun 2024 berada cukup tinggi di level 10,33 persen dan 9,63 persen.

"Dalam beberapa kesempatan saya mendengar sendiri perintah dari Bapak Presiden Prabowo bahwa yang pertama produksi, produksi itu ditingkatkan dan harus naik signifikan, karena nomor satu itu pangan. Kemudian kalau sudah produksi, berarti kan harus di offtake. Nah salah satunya, pemerintah menyiapkan program Koperasi Desa Merah Putih," kata Arief lagi.

"Targetnya 80 ribu dan disesuaikan dengan potensi desa. Misalnya kalau daerah pertanian, di situ ada gudang, kemudian ada penggilingan, kemudian di situ ada gerai untuk jual beli sembako. Jadi pangan di desa juga menjadi penting dan disiapkan plafon Rp 3 Miliar. Ini kan ide cemerlang dan sesuai cita-cita kita agar dari hulu sampai hilir, keduanya sama-sama diperhatikan," tutup Arief.

Lebih lanjut, dalam konferensi pers seusai persamuhan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan dalam waktu 6 bulan ke depan, ditargetkan 80.000 Kopdes Merah Putih dapat terbentuk dan beroperasi. Ia minta keterlibatan banyak pihak untuk dapat mewujudkan target tersebut.

"Jadi Saudara-saudara, bayangkan kami akan kerja Mei Juni juli Agustus September, 6 bulan. Dari tidak ada menjadi terbentuk 80.000 koperasi yang sudah operasional. Oleh karena itu, mohon dukungan semua pihak. Tadi kita rapat perdana seluruh kementerian," bebernya.

"(Nanti) desa yang paling ujung itu dapat akses langsung ke pusat-pusat. Pusat keuangan perbankan, ketemu langsung. Pusat-pusat produsen, ketemu langsung. Pusat-pusat BUMN langsung. Jadi ini memberikan akses yang luas terhadap desa, sehingga diharapkan nanti desa ini bisa tumbuh ekonominya, kabupaten, provinsi, Indonesia bisa menjadi lebih maju," tutur Zulhas.

"(Perlu) saya jelaskan kembali, koperasi ini bukan dikasih uang. Dia dapat plafon kredit, plafon pinjaman pertama Rp 3 Miliar dengan bunga rendah. (Jadi bentuknya) pinjaman, nanti harus dikembalikan gitu, bayarnya 6 tahun," tegas Zulhas.

Untuk diketahui, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 telah digagas upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Guna memperkuat upaya tersebut, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga koordinasi lintas kewenangan dari pemerintah pusat hingga daerah dapat lebih optimal.