DENPASAR – Saat Kunjungan Kerja (Kunker) ke Bali, Senin (9//12/2024), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyoroti fenomena yang saat ini terjadi perlindungan lahan pertanian yang kini beralih fungsi menjadi perumahan, pabrik-pabrik ataupun bangunan lainya.

Alih fungsi lahan pertanian di Indonesia, terutama di wilayah Jawa dan Bali, terus berkembang dengan kecepatan yang cukup tinggi, menggantikan lahan pertanian yang sebelumnya menjadi sumber utama pangan. Dampaknya, fenomena ini memunculkan kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan lingkungan.

"Komisi IV DPR RI tengah berupaya mengatasi persoalan tersebut, dengan merancang Undang-Undang Perlindungan Lahan. Mudah-mudahan bisa tahun depan kita bahas. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan, dengan penekanan pada perlindungan lahan pertanian yang semakin berkurang akibat pesatnya urbanisasi. Meningkatnya nilai tanah di sekitar kota, terutama di Jawa dan Bali, menjadi faktor utama yang mempercepat alih fungsi lahan. Lahan yang dulunya murah kini memiliki harga yang sangat tinggi", ujar Panggah Susanto seperti dilansir dpr.go.id, Rabu (11/12/2024).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Golkar ini menekankan salah satu solusi yang tengah dibahas adalah mewajibkan penggantian lahan yang hilang akibat alih fungsi. Misalnya, untuk setiap 10 hektare lahan pertanian yang digunakan untuk keperluan non-pertanian, harus ada 10 hektare lain yang disediakan sebagai pengganti.

Namun, diakuinya, hal ini tidak mudah diterapkan, mengingat sebagian besar lahan pertanian berada di tangan masyarakat dan bukan pemerintah. Selain itu, dengan semakin terbatasnya lahan pertanian, teknologi pertanian yang lebih canggih juga harus dipikirkan.

"Kita perlu meningkatkan produktivitas pertanian meskipun lahan semakin sempit. Teknologi pertanian yang efisien dan ramah lingkungan akan menjadi kunci untuk mencapainya," pungkasnya.