LEMBANG - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih berpihak kepada produksi dan penyerapan susu sapi perah dalam negeri. Kebijakan ini penting untuk mendukung program nasional seperti pemberian susu gratis kepada anak-anak.

Demikian disampaikan Panggah dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IV DPR RI ke KPSBU Lembang, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Pemerintah harus berpikir keras untuk kebijakan-kebijakan terkait peningkatan produksi susu dalam negeri yang dulu pernah diterapkan (di zaman Soeharto) yaitu kebijakan wajib serap susu. Tapi waktu itu IMF tidak memperbolehkan, sekarang harus cari kebijakan yang bisa menstimulasi berkembangan susu sapi perah," ujar Panggah seperti diberitakan dpr.go.id, Jumat (22/11/2024).

Menurut Panggah, salah satu tantangan utama adalah dominasi impor susu, khususnya skim milk. Harganya relatif murah karena kelebihan produksi di negara-negara seperti Selandia Baru.

"Strategi dan aturannya, dua hal itu yang harus dipikirkan pemerintah. Susu impor yang sebagian besar adalah skim milk, memang relatif murah. Dikarenakan kelebihan produksi di negara-negara yang memproduksi susu, seperti Selandia Baru," jelas Anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Panggah menambahkan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan masa lalu. Jika dulu masih memungkinkan untuk menerapkan kebijakan seperti bea masuk, kini hal tersebut sulit dilakukan akibat adanya perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement). Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari pendekatan baru yang sesuai dengan situasi saat ini.

"Kalau dulu, masih bisa bikin aturan misalnya bea masuk. Tapi dengan adanya free trade agreement, jadi sudah nggak bisa lagi ngotak-atik soal tarif (bea masuk)," tambah Legislator Dapil Jateng VI.