• Info MPR

Bamsoet Apresiasi Kinerja Pemerintah yang Meraih Opini WTP BPK

Agus Mughni Muttaqin | Senin, 08/07/2024 19:55 WIB
Bamsoet Apresiasi Kinerja Pemerintah yang Meraih Opini WTP BPK Ketua MPR Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (keempat dari kiri) menghadiri penyerahan LHP LKPP dari BPK kepada pemerintah pusat, di Jakarta, Senin (Foto: Humas MPR)

JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengapresiasi kinerja keuangan pemerintah pusat yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Merupakan opini WTP kedelapan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2016.

"Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa hasil WTP tidak boleh membuat pemerintah pusat terlena. Karena WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban," ujar Bamsoet usai menghadiri penyerahan LHP LKPP dari BPK kepada pemerintah pusat, di Jakarta, Senin (8/7/24).

"Mendapatkan WTP, bukan berarti tidak ada hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan. Mengingat penggunaan APBN sebagai uang rakyat bukan hanya harus tepat secara administrasi melainkan juga harus tepat guna dan tepat sasaran," ujar Bamsoet menambahkan.

Ia juga mendukung langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sudah melakukan reformasi struktural untuk memangkas berbagai perizinan yang ruwet dan berbelit.

Reformasi struktural itu, kata Bamsoet, harus kembali dilanjutkan, ditingkatkan, dan disempurnakan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sehingga bisa memberikan kepastian hukum, mengingat dalam pengelolaan perekonomian, kepastian hukum adalah yang utama.

"Sebagai contoh, saat ini saja ada sekitar 42 ribu peraturan di Indonesia mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, hingga peraturan gubernur, bupati, dan walikota yang diduga saling tumpang tindih."

"Hiper regulasi, disharmonisasi regulasi, hingga multi interpretasi regulasi tersebut berdampak pada terhambatnya kemajuan perekonomian, di antaranya iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Karenanya perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh melalui program legislasi review," ujar Bamsoet.

Ia menerangkan, menghadapi perekonomian global yang masih diselimuti banyak ketidakpastian akibat konflik geopolitik, perang dagang, serta perubahan iklim yang semakin nyata, maka pemerintahan baru harus bisa memanfaatkan penggunaan APBN dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan fleksibilitas secara seimbang. Sehingga bisa lebih berani dan lebih fokus pada hasil, ketimbang tak terbelenggu pada prosedur yang berorientasi proses.

"Pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini diperkirakan melambat menjadi hanya 3,2 persen. Bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Indonesia masih menghadapi kondisi yang sangat baik karena hingga saat ini ekonomi dan politik sangat stabil."

"Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, bahkan di kuartal I/2024 tumbuh 5,11 persen. Stabilitas politik dan ekonomi inilah yang perlu dijaga oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sehingga perekomian Indonesia hingga akhir tahun nanti bisa tetap tumbuh signifikan," ujar Bamsoet

Sebagai informasi, dalam penyerahan LHP LKPP dari BPK kepada pemerintah pusat ini, hadir antara lain Presiden Joko Widodo, Wapres KH Maruf Amin, Ketua DPR Puan Maharini, Ketua BPK RI Isma Yatun, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Kemudian, hadir juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menko Polhukam Hadi Thahjanto.