KOPENHAGEN - Denmark setuju untuk membantu para peternak membiayai bahan tambahan pakan yang diharapkan dapat mengurangi emisi metana dari ternak hingga 30%, sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan iklim yang ambisius, kata pemerintahnya pada hari Senin.

Denmark, negara eksportir susu terbesar, bisa menjadi negara pertama di dunia yang menetapkan harga emisi pertanian, termasuk emisi metana dari sapi yang bersendawa, sebuah langkah yang mendapat dukungan politik luas.

Metana, gas rumah kaca yang lebih kuat dibandingkan karbon dioksida, merupakan produk sampingan alami dari pencernaan sapi dan hewan ruminansia lainnya yang dilepaskan ke atmosfer.

Negara Nordik ini telah berjanji untuk mengurangi emisi sebesar 70% pada tahun 2030 dibandingkan tingkat emisi pada tahun 1990.
Lebih dari separuh lahan di Denmark merupakan lahan pertanian, dan pertanian menyumbang sekitar sepertiga emisi karbon di negara tersebut, menurut lembaga pemikir iklim Denmark, Concito.

Pertanian belum tunduk pada peraturan iklim apa pun, namun industri ini telah menyatakan kekhawatirannya bahwa pajak karbon akan memaksa mereka mengurangi produksi dan menutup pertanian.

Sebaliknya, para peternak dan industri susu menganjurkan penggunaan bahan tambahan yang menghentikan proses fermentasi di dalam perut sapi, sehingga mencegah produksi metana.

Pemerintah mengalokasikan 518 juta krona Denmark ($74 juta) untuk membiayai bahan tambahan pakan, yang diharapkan dapat mengurangi emisi metana dari sekitar 550.000 sapi perah di negara tersebut sebesar 30% pada tahun 2030.

Namun kenaikan suhu laut dan kehancuran yang disebabkan oleh manusia telah mendorong banyak terumbu karang di kepulauan ini ke jurang kehancuran – membahayakan ekosistem dan juga pariwisata.

Bahan tambahan tersebut ditanggapi dengan skeptis oleh politisi Denmark dan kelompok kesejahteraan hewan, karena masih belum jelas apakah bahan tersebut akan memenuhi standar kesejahteraan hewan Denmark.

Perusahaan nutrisi yang berbasis di Belanda Royal DSM memiliki bahan tambahan pakan yang disetujui oleh UE pada tahun 2022.