LONDON - Ukraina telah menghapus daftar hitam "sponsor perang", yang merupakan inti dari kampanyenya untuk menekan perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis di Rusia, badan yang bertanggung jawab mengatakan pada Jumat setelah mendapat reaksi keras dari negara-negara mulai dari Austria hingga Tiongkok.

Berakhirnya daftar hitam, yang telah mempermalukan sekitar 50 perusahaan besar yang diidentifikasi beroperasi di Rusia dan secara tidak langsung membantu perang Kremlin di Ukraina, merupakan kemunduran yang dilakukan Kyiv dalam upayanya mempertahankan dukungan internasional yang rapuh.

Kritikus mengatakan kampanye yang menjelek-jelekkan dan mempermalukan itu kurang ajar dan subyektif. Sementara para pendukungnya mengatakan kampanye tersebut menunjukkan betapa industri tetap loyal kepada Moskow.

Ini menandai berakhirnya tidak hanya daftar tersebut tetapi juga melihat sebagian besar informasi di situs web terkait menghilang dari pandangan.

B4Ukraine, sebuah koalisi kelompok masyarakat sipil, mengatakan hilangnya daftar tersebut mengecewakan, dan sebagian besar pemerintah tidak berbuat banyak untuk menekan perusahaan agar memutuskan hubungan dengan Rusia.

Karin Doppelbauer, seorang anggota parlemen Austria dari partai liberal Neos, mengkritik pemerintah di Wina karena memberikan tekanan terhadap daftar hitam tersebut.
“Pemerintah harus memahami bahwa hubungan baik dengan Putin sudah berakhir,” katanya.

Meskipun beberapa perusahaan mengubah haluan dalam urusan bisnis mereka dengan Rusia karena masuk dalam daftar tersebut, mayoritas malah menyatakan kemarahan dan terkadang menggunakan tekanan politik untuk keluar dari daftar hitam.

Berakhirnya daftar tersebut pada hari Jumat bertepatan dengan serangan udara terbesar Rusia terhadap fasilitas energi Ukraina.

Serangan rudal dan pesawat tak berawak menghantam bendungan besar di atas sungai Dnipro, menewaskan sedikitnya lima orang dan menyebabkan lebih dari satu juta orang lainnya kehilangan aliran listrik, memaksa Kyiv untuk mencari pasokan listrik darurat dari Polandia, Rumania dan Slovakia, kata para pejabat Kyiv.

Tara Van Ho, Profesor Hukum dan Hak Asasi Manusia di Universitas Essex, menggambarkan penutupan itu sebagai hal yang “menyedihkan”.

“Hukum internasional mengakui bahwa dunia usaha mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh rantai pasokan mereka, dan itu termasuk tidak memberikan dukungan finansial kepada negara seperti Rusia,” katanya.

Dengan dihilangkannya daftar tersebut berarti perusahaan-perusahaan yang tidak berada di bawah sanksi Barat mungkin hanya menghadapi sedikit tekanan publik untuk meninggalkan Rusia.

Orang-orang yang mengetahui pembicaraan yang berujung pada penghapusan daftar tersebut mengatakan bahwa ada tekanan dari negara-negara yang marah dengan nama perusahaan mereka.

“Ini memang Tiongkok, tapi bukan hanya Tiongkok,” kata seseorang yang mengetahui langsung masalah ini, juga menunjuk pada tekanan dari Perancis untuk menghapus pengecer Auchan dan Leroy Merlin, pengecer perbaikan rumah dan berkebun, dari daftar.

Beijing, konsumen utama biji-bijian Ukraina, pada bulan Februari menuntut Kyiv menghapus 14 perusahaan Tiongkok dari daftar untuk “menghilangkan dampak negatif”.

Meskipun Tiongkok dipandang sebagai sekutu Rusia, Kyiv mengatakan pihaknya berharap negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu akan mengambil bagian dalam pertemuan puncak yang diselenggarakannya dalam beberapa bulan mendatang yang akan dihadiri para pemimpin dunia untuk memajukan visi perdamaian Presiden Volodymyr Zelenskiy.

Sumber kedua mengatakan bahwa Austria, Tiongkok, Prancis, dan Hongaria semuanya telah memberikan tekanan pada Kyiv mengenai daftar tersebut.

Orang ketiga mengatakan ada rasa frustrasi terhadap Ukraina karena memilih perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang mendukung Kyiv.

Kementerian luar negeri keempat negara tersebut tidak menanggapi atau menolak permintaan komentar dan semua sumber meminta agar tidak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah ini.

ANCAMAN DAN NEGOSIASI
Hubungan Hongaria dengan Kyiv telah lama tegang dan negara itu tetap mempertahankan hubungan dengan Moskow. Meskipun Perdana Menteri Viktor Orban mengutuk invasi Rusia, pemerintahannya menolak mengirim senjata ke Ukraina dan berulang kali mendukung perundingan perdamaian.

Pada tahun 2023, Hongaria mengancam akan memblokir dukungan militer Uni Eropa untuk Ukraina dan memberikan sanksi terhadap Rusia kecuali OTP banknya dikeluarkan dari daftar hitam. Itu dihapus beberapa bulan kemudian.

Austria, yang terus menggunakan gas Rusia dan bertindak sebagai pusat uang Rusia, mengambil sikap serupa.

Akhir tahun lalu, pemerintahnya mengatakan tidak akan menyetujui sanksi Uni Eropa sampai Raiffeisen Bank International, bank Barat terbesar di Rusia, dikeluarkan dari daftar hitam. Raiffeisen was ditangguhkan dari daftar.

Daftar tersebut mencakup sembilan perusahaan AS dan masing-masing empat perusahaan dari Perancis dan Jerman.